Selasa, 06/08/2019 10:15 WIB
Ada Upaya Politis Untuk Bubarkan FPI
BOGOR, DAKTA.COM - Mantan Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menilai adanya upaya politis untuk membubarkan ormas Fornt Pembela Islam (FPI).
"Kita kan tahu bahwa FPI terkenal sangat keras dalam menentang rezim yang sedang berkuasa sehingga mereka mencari alasan untuk dapat membubarkan FPI seperti halnya HTI," ungkap Ismail saat dijumpai pada acara Ijtima Ulama keempat di Bogor Senin (6/8).
Ismail menilai rezim saat ini nampak sangat khawatir apabila adanya ideologi politik Islam sehingga pergerakan sejumlah ormas Islam yang ingin menegakkan syariat secara utuh sebisa mungkin tidak diberi ruang.
"Tampaknya bukan soal teknis administrasi, tapi ini lebih kepada alasan politis. Bukan hanya politik, bahkan mungkin soal ideologi yang memandang Islam kaffah itu sebagai sesuatu yang berbahaya," imbuhnya.
Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum juga memperpanjang izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan untuk Front Pembela Islam (FPI). Padahal, izin FPI di Kemendagri telah habis per 20 Juni 2019.
Pemerintah berdalih masih ada berkas yang belum dilengkapi dan masih berdiskusi dengan berbagai pertimbangan apakah organisasi yang didirikan Habib Rizieq Shihab itu layak aktif kembali atau tidak setelah pengajuan perpanjangan izin
Reporter | : | |
Editor | : |
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
0 Comments