Nasional / Politik dan Pemerintahan /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 24/05/2017 10:30 WIB

Pesantren Benteng Menangkal Radikalisme dan Aksi Terorisme

Rapat Kerja Nasional Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia IPI tahun 2017
Rapat Kerja Nasional Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia IPI tahun 2017
JAKARTA_DAKTACOM: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) tahun 2017 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada 19 – 20 Mei kemarin. Seminar yang mengusung tema “Seminar Wawasan Kebangsaan Dalam Menangkal Radikalisasi”.
 
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo, mewakili Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir sebagai narasumber, sekaligus berkesempatan memberikan Piagam Penghargaan atas nama Kemendagri Kepada Panitia dan Seluruh DPW IPI .
 
Ketua Umum IPI, KH. Zaini Ahmad mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan pesantren untuk bisa lebih berguna kepada Agama, Bangsa, dan Negara.
 
Soedarmo mengatakan bahwa pondok pesantren memiliki nilai historis yang cukup panjang, karena dahulu para pesantren/santri ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, ditengah perjalanannya juga dari pesantren-pesantren inilah muncul calon-calon pemimpin bangsa.
 
“Urusan atau pembinaan kepada pondok pesantren termasuk bagian dari tugas kami Ditjen Polpum. Pesantren mempunyai nilai strategis maka pesantren juga menjadi mitra pemerintah pusat dan daerah, pondok pesantren diharapkan memberikan dukung bantuan kepada pemerintah,” Kata Soedarmo.
 
Soedarmo menambahkan pondok pesantren menjadi sorotan sejak berkembangnya faham radikalisme, aksi terorisme, yang konotasinya diarahkan kepada Agama.
 
“Padahal itukan bukan agama, namanya aksi terorisme bukan agama, tetapi mereka orang yang punya kepentingan tersendiri yang mereka bertujuan untuk mewujudkan apa yang mereka harapkan dalam mendompleng agama, kebetulan ada beberapa pelaku berasal dari beberapa pesantren bukan seluruh pesantren tetapi kita selalu megeneralisasikannya,” jelas Soedarmo.
 
Soedarmo berharap dalam Rakernas IPI ini, ada rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah demi membangun komunikasi antara pemerintah dan pesantren.
 
“Apabila pemerintah memiliki kontribusi terhadap pesantren maka otomatis ada dukungan kepada pemerintah dari pondok-pondok pesantren yang ada didaerah terhadap berbagai persoalan yang ada di daerah,” harap Soedarmo.
 
Kita harus belajar dari sejarah, kata Soedarmo. Sejarah keberadaan pesantren ini cukup strategis, bahwa pesantren merupakan benteng untuk menangkal faham radikalisme dan aksi terorisme, karena para santri memiliki wawasan/pengetahuan dan memahami secara benar ajaran-ajaran Islam.
 
Dalam kesempatan ini Soedarmo menambahkan agar IPI membantu mensosialisasikan keputusan pemerintah melaui Menkopolhukam tanggal 8 Mei 2017, untuk membubarkan salah satu perkumpulan berbasis keagamaan.
 
“Keputusan ini tidak dilaksanakan secara tiba-tiba , keputusan ini setelah melakukan pengumpulan data atau bukti dilapangan  secara lengkap, dan pembubaran salah satu perkumpulan/Ormas ini tidak ada nilai politis, bahwa pembubaran ini murni untuk menjaga kedaulatan negara”, tegas Soedarmo.
 
Soedarmo juga menambahkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap syariat Islam tetapi perkumpulan/ormas tidak boleh ada ideologi lain, harus menjunjung tinggi ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, sebagi empat (4) Pilar Kebangsaan.
 
“Perlu adanya kebersamaan dalam memandang perkembangan situasi yang ada, kebersamaan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada, jangan justru kita bercerai berai, tetapi bagaimana sekarang kita memperkuat persaudaraan dan kekeluargaan”, ujar Soedarmo.
Editor :
Sumber : Kemendagri.go.id
- Dilihat 1184 Kali
Berita Terkait

0 Comments