YLKI Sebut Regulasi Tarif listrik Langgar Konstitusi
JAKARTA_DAKTACOM: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan penerapan regulasi tarif listrik yang diberlakukan seperti regulasi harga Pertamax telah melanggar konstitusi.
"Tarif adjustment oleh PT PLN yang berubah-ubah setiap waktu, itu melanggar konstitusi," kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Ahad (6/12).
Ia menjelaskan, sistem adjustment dengan perhitungan sesuai dengan formula inflasi, rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan kurs dolar mengarahkan bahwa pada saat ini tarif listrik telah dilepas ke pasar.
"Maka itu saya minta aturan itu dihapus," katanya.
Penjelasannya adalah, jika dilepas ke pasar tentang tarif listrik, berarti harga akan sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tidak ada peran negara dalam penentuan tarif listrik tersebut.
"Esensi listrik itu ada peran negara, jika tidak maka bertentangan dengan institusi. Harus ada uji meteri," katanya.
Sebelumnya, tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA pada Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen dibandingkan November 2015 menyusul pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif kedua golongan tersebut.
Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun di Jakarta, mengatakan, pada Desember 2015, tarif listrik pelanggan rumah tangga golongan berdaya 1.300 dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.509 per kWh.
Mulai Desember 2015, PLN memberlakukan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tidak mendapat subsidi lagi untuk pelanggan golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA.
Dengan demikian, per Desember 2015, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme "tariff adjusment".
Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah rumah tangga R-1/tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA, rumah tangga R-1/TR daya 2.200 VA, rumah tangga R-2/TR daya 3.500 VA sampai 5.500 VA, dan rumah tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas.
Selanjutnya, golongan bisnis B-2/TR daya 6.600VA sampai 200 kVA, bisnis B-3/tegangan menengah (TM) daya di atas 200 kVA, industri I-3/TM daya di atas 200 kVA, dan industri I-4/tegangan tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas.
Golongan lainnya adalah kantor pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA sampai 200 kVA, kantor pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P-3/TR, dan layanan khusus TR/TM/TT.
Editor | : | |
Sumber | : | ANTARA News |
- Pangan Sehat dan Terjangkau, Memang Bisa?
- Serangan Iran ke Israel Bisa Akibatkan Inflasi di Indonesia
- Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri
- Lebih Hemat, Water Kingdom Mekarsari Tawarkan Tiket Presale bagi Pengunjung
- 15 Tahun Berkiprah di Bidang Jasa Konstruksi, ASLI IPO di Awal 2024
- Gas Terus, Penerimaan PAD Kota Bekasi Tembus 87 Persen
- Hapimart Buka Cabang Baru di Grand Mal Bekasi
- Lippo Cikarang Cosmopolis Tawarkan Diskon Besar, Rumah Tapak Hanya Rp289 Juta
- Pentingnya Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap
- Pentingnya Wujudkan Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia
- Summarecon Expo 2023 Hadirkan Produk Properti Unggulan
- Viola Residence Jadi Senjata Andalan Summarecon Crown Gading
- Launching Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi Berjalan Sukses
- Crystal Boulevard Signature Commercial, Kawasan Terdepan di Summarecon Bekasi
- Komitmen Gelar Program SIAP SEHAT, KB Bukopin Bekasi Peduli Kesehatan Nasabah Pensiunan
0 Comments