Kamis, 18/02/2021 10:40 WIB
KP2C Sebut Penanganan Banjir Bekasi Dapat Dilakukan Penurunan TMA 2 Meter di Bendung Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (kP2C), Puarman mengusulkan penanganan banjir di Kota Bekasi dapat dilakukan dengan cara menurunkan Tinggi Muka Air (TMA) sebesar 2 meter di Bendung Bekasi. Hal itu menurutnya, dapat mengurangi debit air saat hujan deras maupun banjir kiriman dari hulu.
"Pemkot Bekasi sedang melakukan normalisasi Kali Bekasi. Cara cepat menurut saya, yang bisa dilakukan yaitu menurunkan debit air 2 meter di Bendung Bekasi.
"Saat ini TMA di Kali Bekasi 18,5 MPL dengan panjang aliran Kali Bekasi 12 kilo meter. Ini kalau TMA ditunkan 2 meter, berpengaruh terdapat kondisi saat banjir dipemukiman warga," ujar Puarman dalam Dialog Khusus Dakta, bertema; 'Banjir Bekasi, Kenapa Masih Parah' pada Kamis (18/2).
Permasalahannya, lanjut Puarman disisi lain keberadaan aliran kali Bekasi dimanfaatkan sebagai bahan baku pengelolaan penyediaan air bersih yang dikerjakan oleh PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi.
Ia menjelaskan, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah jelas dalam penanganan banjir sehingga tidak membuat warga menjadi korban saat hujan deras atau tingginya aliran Kali Bekasi akibat kiriman dari Bogor.
"Bendung Bekasi itu tanggung jawabnya BBWS Citarum dan operatornya dari PJT II," ujar Puarman seraya melihat adanya pola timpang tindih sehingga mengakibatkan penanganan banjir lambat.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Uryan Riana menegaskan persoalan banjir saat ini tidak lagi mengenal waktu. Sehingga penanganannya pun harus lebih maksimal.
"Dulu ada istilah banjir 10 tahunan, banjir 5 tahunan. Sekarang banjir setiap tahun. Makanya saya minta pemerintah secara merata melakukan penanganan banjir," tutur Uryan.
Meski demikian, berbagai langkah sudah dilakukan tetapi belum menghasilkan cara yang tepat. "Kita pernah diskusi dengan BBWS Ciliwung - Cisadane dan BBWS Citarum mereka bilang tidak ada anggaran perbaikan. Ketika kita keluarkan anggaran ada pelanggaran hukum," jelasnya.
Untuk itu ia meminta, agar pemerintah melalui Kementerian PUPR melakukan kebijakan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. "Kalau memang tidak sanggup, kasihlah kita melalui anggaran bantuan untuk penanganan dan perbaikan banjir. Jadi kita kerja cepat," pungkas Uryan.
Ia mencontohkan, normalisasi Kali CBL dengan anggaran sebesar Rp20 miliar pada tahun 2020 sangat kurang. "Belum lagi memang ini permasalahan tata ruang berubah. Adanya menjadi kawasan industri, perumahan dan gudang," katanya.
Reporter | : |
- Ulama Siap Jadi Jurkam Tri Adhianto pada Pemilu 27 November 2024
- Faisyal Hermawan Pastikan Tak Maju Cawalkot Bekasi, Tapi Usung Penuh Tri Adhianto
- Pilkada Kota Bekasi, Orange - Kuning Sudah Jalin Komunikasi
- Diajak Tri Adhianto Sahur Bersama, Mak Nisah Nangis Terharu
- RS Paramedika Resmi Beroperasi, Komitmen Melayani Kesehatan Masyarakat
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 5 - Harapan Indah
- Kekurangan Ribuan Surat Suara di Mustikajaya, Heri Koswara: KPU Kota Bekasi Dipertanyakan Profesionalitasnya
- Presiden PKS Serahkan Rekomendasi Calon Wali Kota Bekasi ke Heri Koswara
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 4 Jatiasih
- Berapi-api, Sambutan Herkos Bakar Semangat Peserta Kampanye di Bekasi Timur
- Ratusan Warga Kota Bekasi Akui Terbantu Program Sembako Murah TKRPP, Doakan Ganjar-Mahfud Presiden 2024
- BPBD Kota Bekasi Siap Hadapi Bencana Hidro Metrologi.
- Mantan Kadis LH Kota Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Ekskavator dan Buldoser
- Kodim 0507/Bekasi Ajak Ratusan Anak Yatim Bermain Salju di Mall
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan
0 Comments