Kamis, 06/08/2020 10:47 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Resmi Diganti
DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi menunjukan surat pergantian Ketua DPRD
CIKARANG, DAKTA.COM - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi resmi diganti. DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi memerintahkan anggotanya di legislatif untuk berkomunikasi dengan partai setelah digantinya Ketua DPRD.
Sebelumnya beredar kabar bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha diganti dengan BN Holik Qodratullah dan ternyata kabar itu benar.
Surat Keputusan (SK) pergantian jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi bernomor 08-143/kpts/DPP-GERINDRA/2020 tersebut diambil di Kantor Dewan Penasehat Partai Gerindra, Jakarta, pada Rabu (5/8) oleh pengurus DPC.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan menerangkan, surat keputusan yang pihaknya terima merupakan sebuah perintah yang harus dijalankan. Sebab hal tersebut sudah menjadi keputusan DPP Partai Gerindra.
"Ranah dalam menentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) ada di DPP kewenangannya, maka SK-nya pun satu paket. Di dalam SK ini isinya pencabutan SK sebelumnya, dan hari ini secara resmi berubah," ungkapnya di Cikarang, Kamis (6/8).
Dengan adanya pergantian kursi ketua DPRD, ia berpesan kepada 11 anggota DPRD dari Partai Gerindra untuk intensif menjalin komunikasi. Pasalnya, penggantian saat ini juga dikarenakan minimnya komunikasi yang dilakukan Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha.
"Yang terpenting dalam ruang politik adalah komunikasi, jika komunikasi tidak pernah terjalin atau terhambat, maka akan beresiko dan DPP yang mengambil keputusan," jelasnya.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang luas, sehingga harus ada komunikasi antara legislatif dan partai sehingga berkontribusi membangun wilayah.
Setelah menerima surat tersebut, Nugraha menyebut akan meneruskan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, untuk kemudian diproses pergantiannya.
Diketahui, pemecatan Aria Dwi Nugraha sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra ditandatangani oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani tertanggal 4 Agustus 2020. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- 1.200 Lebih Pelanggar Kena Sanksi pada Operasi Yustisi di Kabupaten Bekasi
- Menaker: Subsidi Upah Tahap Keempat Segera Cair
- Pemkab Bekasi Akan Pertegas Kewajiban Masker Lewat Perda
- Penyebab Diet Keto Tak Berhasil Turunkan Berat Badan
- Kembali Zona Merah, Sekolah di Kabupaten Bekasi Gagal Dibuka
- Daftar 34 Kelurahan di Kabupaten Bekasi yang Terdapat Kasus Covid-19
- Kabupaten Bekasi Pastikan RS Masih Tersedia Bagi Pasien Covid-19
- Pemkab Bekasi Terapkan PSBM di 14 Kecamatan Zona Merah Covid-19
- Tak Pakai Masker di Kabupaten Bekasi Siap-Siap Kena Denda
- Partai Diminta Buka Konvensi di Pilkada Kabupaten Bekasi
- 8 Nama Muncul untuk Pilkada Kabupaten Bekasi dari PKS
- Covid-19 Melonjak, Kabupaten Bekasi Belum Terapkan Denda Bermasker
- DKI PSBB Total, Bekasi Antisipasi Lonjakan Pergerakan Orang
- Sektor Pariwisata di Kabupaten Bekasi Mulai Bangkit
- Jalan Kapten Sumantri SGC Berlaku Dua Arah, Dishub Tertibkan PKL
0 Comments