#Apa kata Netizen Eps 36
Lanjutkan Kartu Sehat Pak Wali
BEKASI, DAKTA.COM - Netizen, Pemerintah Kota Bekasi akan menghentikan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Dalam Surat Edaran Walikota, dasar penghentian program ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 terutama dalam bagian H poin 8
Isi dari pedoman tersebut adalah Bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
Keputusan ini pun menuai pro dan kontra salah satunya dari warga Kota Bekasi Bapak Abdul yang tinggal di mustika jaya, “Saat menjelang Pilkada Kartu sehat cepat didapatkan, cukup dengan KTP langsung jadi, setelah Pilkada mau dihapus, ini program politik saja” paparnya
Netizen tahukah anda?, Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebenarnya sudah menjadi layanan favorit warga Kota Bekasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebanyakan mereka lebih memilih KS-NIK ketimbang BPJS Kesehatan.
Akan tetapi kebijakan KS-NIK yang digagas oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi sejak 2017 inu terus mendapat sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, keberadaan KS-NIK dianggap bertentangan dengan program layanan kesehatan Pemerintah Pusat.
Jika harus sampai terjadi KS-NIK dihilangkan Pepen tidak mempermasalahkan. Akan tetapi semua kembali lagi ke masyarakat Kota Bekasi.
Sementara itu jika ada yang menyatakan KS itu menjadi suatu hal kampanye politik, Rahmat Effendi dengan tegas menjawab setiap kampanye politik harus memberikan program positif bagi masyarakat.
Beberapa komentar netizen pun meramaikan komentar dalam postingan instagram @radiodakta mengenai kabar Kartu Sehat berbasis NIK ini akan dihentikandi awal tahun 2020. Pemilik akun instagram @Raysha mengatakan, biasa janji kampanye...tapi setidaknya pelayanan dirumah sakit umum Bekasi semakin baik.
@bangda mengatakan, kalo saya baca dihentikannya bukan oleh walikota..tapi perintah dari Mendagri... Coba baca deh... Saya gak memihak Walikota ya...cuman kebijakan daerah ditentang sama kemendagri... Sedih ya sedih warga bekasi... Tapi keputusan itu imbas dari kebijakan pusat..kurang lebih begitu ...
Komentar Netizen IG @radiodakta
Selain instagram, media sosial facebook @siaran radio dakta juga dipadati komentar netizen seperti @Ratna Nurul Aina sudah kuduga padahal tiap daerah punya hak otonomi sendiri, apakah pemangku jabatan lupa atau hak otonom tersebut dicabut paksa demi membayar hutang-hutang negara? Astaghfirulloh hal adziem, terlalu jika kaum Bani Cebi masih tdk menyadari hal tersebut.
Komentar lainnya @Aril Ramadhan mengatakan, selamat menikmati 2 priode semua akan meroket di 2020 bagi pendukung jokowi di larang keras mengeluh.
Komenter Netizen FB @siaran radio dakta
Netizen Menanggapi kritik dan masukan dari warganet dan masyrakat Kota Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Efendi mengatkan pemkot masih mengupayakan sistem jaminan kesehatan daerah sebagai penyempurnaan KS-NIK. Namun pepen belum bisa memastikan kapan sistem jaminan kesehatan daerah yang telah disempurnakan berlaku.
Netizen bagaimana menurut anda?
Apakah anda mendukung Walikota bekasi untuk mempertahankan KS NIK ini?
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Selamatkan WNI di Wuhan China
- Natuna Jadi Rebutan
- Banjir DKI Jakarta : Naturalisasi VS Normalisasi
- Ramai Ular Kobra, Warga Panik
- Rezim Islamophobia (PAUD dicurigai)
- Penista Agama Penjarakan Segera
- Netizen Tolak Mentah-mentah Penerapan ERP di Kalimalang
- Toleransi atau Menggadaikan Aqidah?
- Radikalisme Bukan soal Pakaian, Tapi Cara Pikir
- Tahun 2020, Bahagia atau kecewa?
- Netizen: Bekasi-ku Kok Makin Ngeri?!
- Kisah Pilihan Rakyat, Kamu Wakilnya Siapa?
- Kisruh Si Pasal Karet (Pelindung Presiden) di RKUHP
- Daging Impor Diperkenankan Tak Halal di Negeri Mayoritas Muslim?
- Sekelumit Kisah KPAI vs PB Djarum
0 Comments