Kamis, 08/08/2019 16:39 WIB
Ombudsman Nilai PLN Belum Mampu Jelaskan Kasus Blackout
JAKARTA, DAKTA.COM - Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menilai belum ada keterangan yang jelas dari pihak PLN atas kasus blackout atau pemadaman listrik serentak.
"Justru itu yang belum terang, mengenai kenapa itu ada gangguan di Ungaran dan Pemalang, mereka tidak bisa menjelaskan secara gamblang," ungkap Laode di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (8/8).
Laode menyesalkan kurangnya antisipasi dari PLN sehingga padamnya listrik menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi lumpuh selama dua hari dan hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti apa penyebabnya.
"Kami tentu independen dan tidak termasuk dalam tim tersebut, jadi kita juga perlu turun ke lapangan untuk mengetahui secara pasti penyebabnya," imbuhnya.
Pada siang ini, Ombudsman RI memanggil sejumlah pihak yang terkait atas kasus pemadaman listrik serentak yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa pada Ahad (4/8) dan Senin (5/8) kemarin.
Kejadian ini menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat menjadi lumpuh total dan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
0 Comments