Ahad, 21/07/2019 11:42 WIB
GPGI Gelar Aksi Damai Penolakan RUU P-KS
SAMARINDA, DAKTA.COM - Pada Ahad, 21 Juli 2019 untuk kesekian kalinya Gerakan Peduli Generasi Indonesia (GPGI) mengadakan aksi damai penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).
Aksi damai ini dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Sempaja Samarinda. Diikuti oleh puluhan pemuda dari berbagai organisasi yaitu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) KALTIMTARA, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) KALTIMTARA, KAMMI PD BALIKPAPAN, KAMMI PD SAMARINDA, KPIS, Yayasan AshabulL Quran, PUSDIMA, KAMMI KOMSAT UNMUL, KAMMI SAMSEB.
Selain aksi damai, GPGI juga mengajak masyarakat untuk menandatangani spanduk penolakan RUU P-KS. Masyarakat yang tengah berolahraga, tampak semangat untuk ikut serta membubuhkan tanda tangannya.
“Setelah beberapa kali kami mengadakan aksi damai penolakan RUU P-KS, kami melihat banyak sekali masyarakat yang tidak paham tentang RUU ini. Bahkan sebagian besar perempuan di Samarinda pun belum tau tentang RUU ini. Dan setelah kami jelaskan, mereka sepakat untuk menolak. Ini tentunya mematahkan kampanye para pengusung RUU yang menyatakan bahwa RUU ini dibutuhkan oleh semua perempuan Indonesia,” Jelas Maya Rahmah, juru bicara GPGI.
Selain mengadakan aksi damai dan edukasi kepada masyarakat, dalam waktu dekat GPGI akan melakukan audiensi ke DPRD. Dalam audiensi kelak, GPGI ingin menyampaikan suara perempuan dan keluarga Kaltimtara yang menolak tegas RUU P-KS.
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments