Rapat Paripurna P2APBD Diwarnai Interupsi
CIKARANG_DAKTACOM: Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2014 Kabupaten Bekasi diwarnai interupsi oleh anggota DPRD karena tidak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan.
DPRD Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna penyampaian P2APBD 2014, Kamis (28/5/15), dalam kegiatan tersebut anggota DPRD mempertanyakan tidak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah.
Anggota DPRD dari FPDIP, Nyumarno mengatakan berdasarkan PP 58 Tahun 2005, Kepala daerah dalam menyampaikan P2 APBD harus berupa laporan keuangan yng sudah diperiksa BPK.
" Hal ini juga diperkuat dengan UU Nomer 23/2014, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan laporan Hasil keuangan yang sudah diaudit BPK, laporan Hasil Keuangan itu meliputi Realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan audit BPK," tegasnya.
Pihaknya menekankan mengenai mekanisme yang sudah diatur, dan Bupati harus menjalankannya, karena tidak adanya LHP BPK tersebut mengubah jadwal pansus yang sudah ditentukan.
Sementara itu Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengatakan belum adanya hasil audit BPK tersebut karena kesalahan teknis saja dan akan secepatnya diserahkan ke DPRD.
Hasil audit dari BPK juga dinilainya masih seperti tahun sebelumnya dikarenakan Kabupaten Bekasi masih mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian karena belum maksimalnya pengelolaan aset.***
Reporter | : | |
Editor | : | |
Sumber | : | Redaksi |
- Chubbsafes Seri Fortis, Solusi Aman Simpan Barang Berharga di Rumah
- Sukses Penyelenggaraan Sebagai Tuan Rumah, Kabupaten Bekasi Raih Juara Umum MTQ Jabar
- Kuartal I/2024, PT Lippo Cikarang Tbk Capai Target 23 Persen
- Anak Yatim dan Warga Sekitar Telah Mendapat Zakat Idul Fitri dari FajarPaper
- Bey Triadi Puji Kesiapan Kabupaten Bekasi Menjadi Tuan Rumah MTQ Tingkat Jabar
- Pj Bupati Bekasi: MTQ Jabar Bisa Berdampak pada Ekonomi Daerah
- Dukung Program Kampung Iklim, FajarPaper Bagikan Tempat Sampah di 10 Desa
- Daftar Penjaringan Bacabup Bekasi, Ade Kunang: Warga Pribumi Harus Diberikan Hak-haknya
- DPC PKB Kabupaten Bekasi Tiru Slepet Imin Untuk Jaring Aspirasi Pemilih di Pilkada
- PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Laporkan Pra Penjualan Rp1.301 Miliar di Tahun 2023
- Ketum ASPHRI Tekankan Pentingnya Pembayaran THR oleh Perusahaan
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
0 Comments