Rabu, 06/12/2017 11:00 WIB
Fadli Zon: Bank Syariah Harusnya Bisa Keluarkan e-Money
JAKARTA_DAKTACOM: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, dengan peluncuran program transaksi non-tunai yang dicanangkan pemerintah membuat sektor perbankan syariah mendapatkan angin segar.
Namun suasana kondusif tersebut akan berjalan baik jika Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan bank syariah bisa mengeluarkan kartu transaksi non-tunai. Sementara saat ini hanya bank konvensional yang dapat mengeluarkan kartu e-money.
“Ini merupakan potensi yang sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim, apabila perbankan syariah diberikan ruang yang sama seperti bank konvensional untuk mengeluarkan e-money,” tutur Fadli Zon dalam dalam pertemuan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta di Ruang Rapat Pimpinan Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (5/12).
Pimpinan DPR Korpolkam ini juga mendorong wisata halal perlu ditingkatkan mengingat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-4 di dunia setelah Malaysia, Dubai dan Qatar. Harus ada tempat atau wilayah khusus semisal “Muslim Street” untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia .
Sedangkan peluang di sektor keuangan syariah yang bisa dikembangkan mencakup zakat, wakaf, dan lembaga keuangan mikro nirlaba. Untuk potensi wisata halal, ia menyebutkan memiliki peluang yang sama besarnya.
Kepada Pimpinan Dewan, Wakil Ketua Umum MES DKI Jakarta Safri Sading menuturkan, gerakan non tunai saat ini dinilai tidak adil karena hanya bank konvensional yang dapat mengeluarkan kartu non-tunai. Padahal menurutnya banyak masyarakat yang ingin menggunakan kartu non tunai yang syariah.
“Kami berharap OJK bisa mengeluarkan kebijakan yang adil untuk bank syariah, sehingga bank syariah juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendukung gerakan non-tunai,” kata Safri Sading menambahkan.
Editor | : | |
Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments