PRANCIS_DAKTACOM: Robert Menard, Wali kota Beziers, bagian selatan Perancis, dituduh rasis karena melakukan penghitungan jumlah siswa yang beragama Islam di kota itu berdasarkan dari nama mereka.

Tindakan tersebut dikecam karena di bawah undang-undang sekularisme yang ketat Perancis, pemerintah tidak dapat menghimpun data statistik warga berdasarkan agama atau etnis mereka.

Beziers mengaku telah menggunakan daftar nama siswa di kota itu untuk memutuskan berapa banyak siswa Muslim. Menard mengklaim data yang dihimpunnya menunjukkan presentase siswa Muslim di kota itu mencapai 64,6 persen.

"Maaf untuk mengatakan ini, tapi wali kota memiliki seluruh nama siswa," katanya kepada media France 2 pada Selasa malam (6/5) malam, dikutip dari Al-Arabiya.

"Aku tahu aku tidak punya hak untuk melakukannya. Maaf, tapi nama depan siswa menandakan agama mereka. Menyangkal ini berarti menyangkal bukti," ujar wali kota yang didukung oleh partai sayap kanan Fron Nasional ini.

Sontak, pernyataan Menard tersebut menuai kecaman dari Partai Sosialis yang berkuasa. Terkait pernyataan Menard, Perdana Menteri, Manuel Valls, melontarkan komentarnya dalam cuitan berbunyi "wali kota yang memalukan".

"Partai Republik tidak membedakan para siswa," kata Valls.

Kecaman juga dilontarkan oleh Menteri Pendidikan Perancis, Najat Vallaud-Belkacem, dengan menyerukan penyelidikan yudisial terhadap Menard.

"Saya tersinggung, muak akan pernyataan ini," kata Abdallah Zekri, kepala lembaga National Observatory Against Islamophobia.

"Selain itu, orang yang disebut Muhammad belum tentu seorang Muslim," kata Zekri menambahkan.

Namun, pada Rabu (6/5), kantor balai kota Beziers membantah klaim Menard bahwa pemerintah kota memiliki daftar nama anak-anak untuk mengidentifikasi jumlah siswa Muslim.

"Balai kota dari Beziers tidak memiliki, dan tidak pernah memiliki, dokumen atas para siswa dan anak-anak," katanya dalam sebuah pernyataan.