JAKARTA_DAKTACOM: Aksi ribuan nelayan se-Indonesia yang bergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia di depan istana merupakan bukti bahwa nelayan semakin terjepit oleh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 
"Presiden harusnya segera mengevaluasi total kebijakan KKP yang merugikan nelayan, jangan hanya beritanya tenggelamkan kapal dan Illegal fishing di saat nelayan semakin terpinggirkan," ungkap Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP PKS Riyono di Jakarta, Rabu (12/7/2017).
 
Riyono mengungkapkan, saat ini nelayan terkena dampak kebijakan KKP hampir 20 juta jiwa secara nasional mulai nelayan, ABK, nahkoda dan pelaku usaha perikanan. "Termasuk bakul-bakul di pelabuhan, kuli panggul dan juga industri perikanan. Selama hampir 3 tahun permen 1 dan 2 th 2015 yg di cabut dan diganti permen KP 71/2016 semakin membuat sulit nelayan tradisional," ujar Riyono.
 
Menurut Riyono keluhan nelayan Indonesia selama ini yang sudah di sampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo sejak 2.5 tahun lalu dan kemudian dialog bersama KKP ternyata tidak dituntaskan dengan solusi nyata. Inpres no 7 tahun 2016 tentang percepatan Pembangunan Perikanan yang mengamanatkan pencabutan peraturan-peraturan yang merugikan nelayan juga tidak ada realisasinya.
 
Riyono mencontohkan kerugian nelayan akibat pelarangan cantrang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini, papar dia, belum ditambah kendala nelayan yang melaut ke Indonesia timur membutuhkan Rp 1-1,5 M untuk ganti alat tangkap (altap).
 
" Nelayan yang bergabung dalam kelompok nelayan membeli kapal cantrang dengan utang bank, sekarang dilarang lalu tidak bisa kerja. Utang tidak bisa dibayar, kalau bagaimana caranya ganti altap?" keluh Riyono.
 
Riyono juga menyoroti solusi KKP dengan menggandeng bank pemerintah sampai sekarang belum jelas realisasinya.
 
"Aksi nelayan ini sebagai wujud kontrol kepada KKP untuk lebih banyak mendengar jeritan nelayan saat membuat peraturan, sudah saatnya presiden evaluasi total kebijakan Susi Pujiastuti," tutup Riyono.