JAKARTA_DAKTACOM: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibukota negara, khususnya dari sisi pendanaan.

“Kami akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatkan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Senin, 3 Juli 2017.

Bambang menuturkan, tahun ini, pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Dia berharap dalam dua tahun ke depan sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi ibukota negara.

"Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya akan memulai segala proses. Mudah-mudahan tahun ini selesai kajian, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaannya,” ujarnya.

Bappenas masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa. Pemindahan ibukota negara mengingat ketersediaan lahan di luar Jawa yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut.

"Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," kata dia.

Dia mengakui salah satu kandidat ibukota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Bambang, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kesiapan, dan ketersediaan lahan hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibukota baru.

April lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengatakan perlu kajian mendalam mengenai rencana pemindahan tersebut karena mereka harus mencari lokasi yang tepat sesuai kriteria yang ditetapkan.

“Semua wilayah kami cari, yang penting cari kriterianya dulu. Kami sebagai negara merdeka, ya, harus mencari identitas sesuai kriteria tadi, harus aman, aksesnya mudah, lingkungannya bagus,” ujarnya.

Menurut Arifin, urgensi pemindahan ibukota dari Jakarta ke tempat lain dilakukan karena kondisi tata kota yang terlalu sempit. Ditambah tingkat urbanisasi yang tinggi membuat keadaan semakin sumpek.

“Ke depan pasti nanti ada masalah dengan lingkungan, hidrologi, transportasi, dan sekuriti,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah akan mencari wilayah yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan baru.

Dalam rencana pemindahan ibukota tersebut, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis kajian dan pelaksanaan. Nantinya tim tersebut akan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibukota. Seperti Kazakstan yang memindahkan ibukota negara ke Astana, Australia ke Canberra, Amerika dengan ibukota Washington DC, dan India dengan ibukota New Delhi.

DESTRIANITA | ANTARA