Senin, 19/06/2017 11:15 WIB
Komisi VII Kritik Langkanya Premium Saat Arus Mudik
Premium Langka
JAKARTA_DAKTACOM : Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengkritik PT Pertamina yang tidak menyiapkan stok BBM jenis Premium selama arus mudik.
"Meskipun bahan bakar jenis premium memang dibatasi oleh pemerintah, semestinya selama masa arus mudik ini mereka membuat pengecualian karena kebutuhan masyarakat pasti melonjak drastis." ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (19/06).
Di samping itu Irawan juga menyayangkan selisih antara BBM jenis Premium dengan Pertalite yang kini cukup jauh sehingga masyarakat akan merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar.
"Maka dari itu, kami meminta agar Pertamina tetap menjaga stok BBM jenis Premium demi memberikan pilihan kepada masyarakat akan kebutuhan bahan bakar selama perjalanan mudik." tuturnya.
Sejak awal tahun lalu pemerintah memang sudah melakukan pembatasan terhadap penjualan BBM Jenis Premium di sejumlah SPBU, sebagai gantinya PT Pertamina menjual BBM jenis Pertalite dengan nilai oktan 90.
Namun selama arus mudik ini, meskipun pemerintah menjamin stok BBM mencukupi, faktanya di beberapa SPBU kota besar kerap kehabisan Premium.
Dikhawatirkan kelangkaan BBM akan membuat antrean parah di seluruh SPBU terutama di jalur-jalur utama mudik seperti Jalur Pantura.
| Reporter | : | |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments