Anggota Komisi VII Salahkan Pemerintah Dalam Kisruh Freeport

Nasional / Politik dan Pemerintahan /

Follow daktacom

Kamis, 23/02/2017 14:30 WIB

Anggota Komisi VII Salahkan Pemerintah Dalam Kisruh Freeport

Harry Purnomo Legislator Komisi VII DPR RI

JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Komisi VII, Harry Purnomo menyebut munculnya kisruh kontrak PT Freeport akibat inkonsistensi pemerintah menjalankan UU.

"Alasan PT Freeport menolak perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sebenarnya simple, karena mereka tidak setup adanya klausul yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak secara privilage dan juga keberatan untuk membangun smelter yg dianggap tidak efisien," ujarnya pada Kamis (23/2).

Maka dari itu, Harry meminta agar pemerintah tidak lagi mensiasati setiap UU yang telah dibentuk sehingga terjadi kekacauan dalam menjalankannya.

"Ini kan karena pemerintah tidak konsisten. Memang mereka tidak melanggar tapi mereka ini mengingkari semangat yang ada dalam UU Minerba tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui , PT Freeport Indonesia menempuh jalur arbitrase apabila negosiasi dengan pemerintah tidak menemukan titik temu. Mereka tidak ingin melepas status Kontrak Karya (KK) dan mengubahnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus

Reporter	:
Editor	:

Berita Terkait

Anggota Komisi VII Salahkan Pemerintah Dalam Kisruh Freeport

0 Comments

Jadwal Sholat

Opini

Agenda Publik