Dn Aidit
Oleh: Beggy Rizkiansyah, Pegiat Komunitas Kultura
Hampir setiap hari saya menerima informasi soal PKI di whatsapp. Bahaya PKI, rezim PKI, pemerintah sekarang adalah komunis. Benarkah demikian? bahwa pemerintah sekarang adalah PKI? atau dipengaruhi PKI?
Mari kita coba melihat isu ini dengan fakta, bukan informasi yang disebut-sebut A1, atau semacamnya.
Pemerintah saat ini, yang pasti bukan berideologi marxis-leninis. Bahkan ideologi ini secara resmi masih dilarang. Begitu pula sistem politiknya. Saat ini pemerintah terdiri dari koalisi berbagai partai, dari nasionalis sampai partai yang memiliki segmen pemilih muslim seperti PKB.
Pemerintah saat ini bukan diktatur proletariat atau sistem satu partai. Lantas bagaimana dengan kebijakannya? apakah kebijakan pemerintah seperti negara komunis?
Saat ini yang jelas faktor-faktor produksi dalam negeri tidak dikuasai oleh negara. Negara komunis adalah negara yg sentralistik. Dimana faktor-faktor produksi dikuasai oleh negara. Justru kebalikannya, banyak dari faktor produksi termasuk sumber daya alam dikuasai atau dikelola oleh perusahaan multinasional asing.
Properti atau tanah dikuasai oleh segelintir korporasi swasta. Bahkan kemarin salah satu menteri mengatakan akan mengizinkan pihak asing untuk menguasai pulau-pulau di Indonesia. Belum lagi ide presiden untuk memberi kesempatan pada orang asing untuk menduduki posisi puncak di BUMN.
Pemerintah saat ini juga perlahan-lahan mencabut subsidi listrik bagi rakyat. Perlahan mengurangi persediaan BBM bersubsidi. Harga-harga tanah tak dikendalikan. Penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang terasa justru saat ini pemerintah meneruskan kebijakan liberalisasi ekonomi. Ini jelas bukan ciri-ciri penganut atau terpengaruh komunisme. Lantas dimana komunisnya?
Jika ada yg menyebut beberapa orang dalam lingkaran istana adalah aktivis kiri. itu pun jadi pertanyaan? apakah si kiri itu berpengaruh? atau dia malah terpengaruh arus besar di istana? Bukankah pada era SBY kemarin ada juga mantan aktivis PRD yang jadi staf khusus? Kursi empuk seringkali membuat orang meninggalkan idealisme lamanya bukan? Begitu pula saat ini.
Sikap pemerintah saat ini yang represif dan memojokkan umat Islam dan ulama disebut-sebut sebagai sikap rezim komunis. Perlu diketahui, sikap semacam ini bukan saja pernah eksis pada saat PKI menempel pada rezim orde lama, tetapi dipraktekkan tak kalah keji saat rezim orde baru.
Aktivis islam ditangkapi. Dihembuskan isu komando jihad. Politik Islam dipinggirkan. Beragam peristiwa berdarah yang membuat umat Islam jadi korban, seperti misalnya Tragedi Tanjung Priok juga terjadi pada saat rezim orde baru.
Lantas dimana komunisnya? Jika saat ini muncul beberapa foto orang menggunakan baju bergambar palu arit, apa ini berarti orang-orang komunis sudah memenuhi Indonesia? Jika ada beberapa orang Indonesia mengaku bergabung dengan ISIS apa ini berarti ISIS sudah mempengaruhi pikiran umat Islam di Indonesia? tentu saja tidak.
Satu faktor lagi yang membuat orang mengaitkan pemerintah saat ini dengan komunis(me). Yaitu begitu condongnya pemerintah saat ini dengan Pemerintah Cina (RRC).
Tak bisa dipungkiri, Negara Cina (RRC) saat ini adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Bukan Indonesia saja yang saat ini dipengaruhi oleh Cina. Tetapi ada banyak negara lainnya seperti Sri Lanka, Kamboja, Zimbabwe, Angola dan lainnya.
Hegemoni Cina ini perlu dipahami dengan melihat ekspansi mereka. Hegemoni Cina ini merupakan bagian dari ambisi global mereka terkait dengan proyek Jalur Sutra mereka menembus Eropa (http://www.spiegel.de/…/china-is-building-new-silk-road-to-…) dan Jalur Sutra Maritim (http://www.spiegel.de/…/china-increasing-overseas-ambitions…).
Dengan kekuatan uangnya, State Capitalism ala Cina dapat mempengaruhi negara-negara yg membutuhkan dana untuk proyek infrastruktur, termasuk Indonesia. Biasanya proyek-proyek ini yang perlu kita khawatirkan, agar hegemoni Cina (RRC) atas negara kita jangan sampai berakhir seperti kasus Sri Lanka.
Sri Lanka meminjam dana dari Cina untuk membangun salah satu bandara, namun akhirnya bandara ini gagal, dan menjadi salah satu bandara tersepi di dunia.
Jalan keluarnya adalah perusahaan asal Cina mendapatkan penguasaan atas beberapa proyek di Sri Lanka (http://www.forbes.com/…/china-to-sri-lanka-we-want-our-mo…/…).
Menariknya, utang besar Sri Lanka dari Cina juga untuk pembiayaan memerangi pemberontak Macan Tamil yang berpaham Maois. Hebat bukan? Negara Komunis Cina membiayai pemusnahan pemberontak yang berpaham Mao-is. Mao Tse Tung, Si Bapak Komunis Cina.
Jadi jika sebuah negara dicengkram oleh Cina lewat hutang bukan berarti negara tersebut akan dikomuniskan.
Cina saat ini membangun salah satu proyek terbesarnya yang kontroversial di Sri Lanka, yang menyebabkan kerusuhan (http://www.forbes.com/…/violent-protests-against-chinese-…/…).
Sejak 2008 setidaknya ada 30 ribu pekerja Cina di Sri Lanka. Sejak dua tahun lalu menurunnya gelombang ekspor Cina, kini setidaknya ada 37 juta pengangguran di Cina. Maka menjadi hal yang logis bagi pemerintah Cina untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga mereka di proyek-proyek di negara-negara satelit seperti Sri Lanka, dan mungkin jg Indonesia. (https://www.theguardian.com/…/sri-lanka-approves-chinese-po…)
Ekspansi Cina dengan perangkap hutang mereka juga menjerat Kamboja, di mana Cina menghapus hutang Kamboja sebesar 90 juta dollar dan ditukar dengan dukungan Kamboja atas perselisihan Cina dengan negara-negara ASEAN soal Laut Cina Selatan.
Di Afrika, Angola, Nigeria dan Zimbabwe juga dalam genggaman Cina. Di Zimbabwe, hutang Zimbabwe dibatalkan dan ditukar dengan kebijakan berlakunya mata uang Yuan.
Melihat semua kasus-kasus dimana banyak negara terjerat dalam Debt Trap (perangkap hutang), harusnya membuat kita berpikir agar Indonesia jangan sampai terjerat hal yang sama. Belum lagi masukya gelombang tenaga kerja baik legal maupun ilegal yang melukai rasa keadilan bagi pekerja di Indonesia.
Apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui Jalur Sutra Maritim Cina yang amat ambisius, selain Sri Lanka, Nepal, Maladewa Hingga Kenya dan seterusnya.
Melihat persoalan kecondongan pemerintah Indonesia dengan Cina tak tepat jika dilihat dengan kacamata (isu) PKI atau komunis.
Indonesia saat ini jelas-jelas mengidap liberalisasi ekonomi (dan hal lainnya) secara akut. Penguasaan sumber daya, mekanisme pasar yang mencekik rakyat miskin, membuat jurang ketimpangan di Indonesia semakin lebar.
Bank Dunia, tahun 2015 lalu merilis laporan yang mencengangkan. Laporan itu menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar. Menurut laporan tersebut, Pada tahun 2002, 10% warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54% warga termiskin.
Rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan meningkat dari 30 (tahun 2000 ) menjadi 41 (tahun 2014), yaitu angka tertinggi yang pernah tercatat.
Penguasaan kekayaan yang memusat di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, di bawah Rusia dan Thailand.
Di Indonesia, 10% orang Indonesia terkaya menguasai sekitar 77% dari seluruh kekayaan di negeri ini. Satu persen orang terkaya bahkan memiliki separuh dari seluruh kekayaan. (World Bank , Ketimpangan yang Semakin Lebar, Executive Summary: 2015).
Sepak terjang gubernur Ahok pun semakin mempertajam kesenjangan, ketimpangan dan ketidakadilan di Jakarta.
Reklamasi adalah salah satu proyek yang akan mengukuhkan ketimpangan di Jakarta. Sudah saatnya kita fokus mempersoalkan hal ini ketimbang terbawa arus isu komunis(me) atau PKI.
Bagi rakyat Indonesia sudah jelas komunisme menimbulkan trauma mendalam. Namun seringkali kita melihat komunisme sebagai hantu. Alih-alih ditelaah dan dikaji untuk diketahui sebab negatifnya, kita hanya merasa cukup mengenal komunisme lewat film G30S-PKI.
Tidak heran jika sekarang ada gap menganga antara generasi muda yang tak cukup tahu tentang komunisme (dan akhirnya menganggap sepele) dan generasi lebih tua yang menolak tapi tak cukup menjelaskan.
Jika kita memang menolak komunisme dan mengkhawatirkan keburukannya, maka sebaiknya kita menuruti saran Bung Hatta, salah satu orang yang dibenci oleh PKI dan dianggap provokator pemberontakan Madiun. Menurut Bung Hatta, selama masih ada kemiskinan dan ketimpangan, disitulah komunisme akan tumbuh subur.
Memerangi liberalisasi ekonomi, menghapus ketimpangan, ketidakadilan fokus mengawal kasus penistaan agama Ahok lebih bermanfaat ketimbang membuang-buang energi soal isu PKI dan komunisme.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Komunitas Kultura |
- Kabupaten Bekasi Tentukan Pemimpinnya Sendiri, Sejarah Baru dan Terulangnya Pilkada 2012
- Budaya Silaturahmi dan Halal Bihalal
- Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam
- Jauh Dari Pemerintahan Bersih Dalam Sistem Demokrasi
- Persikasi Bekasi, Dulu Penghasil Talenta Sekarang Sulit Naik Kasta
- Quo Vadis UU Ciptaker
- Kaum Pendatang Mudik, Cikarang Sunyi Sepi
- Menanti Penjabat Bupati Yang Mampu Beresin Bekasi
- Empat Pilar Kebangsaan dan Tolak Tiga Periode
- DUDUNG ITU PRAJURIT ATAU POLITISI?
- Ridwan Kamil Berpeluang Besar Maju di Pilpres 2024, Wakil dari Jawa Barat
- QUO VADIS KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS & DAYA SAING SDM INDONESIA
- Tahlilan Atas Kematian Massal Nurani Wakil Rakyat
- Nasehat Kematian Di Masa Pandemi Covid-19
- FPI, Negara dan Criminal Society
0 Comments