Rabu, 18/01/2017 13:00 WIB
Sekda: Kinerja Disdik akan Dievaluasi
BEKASI_DAKTACOM: Sekda Kota Bekasi Rayendera Sukarmaji segera melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan terkait pengadaan buku bahan ajar Sekolah Dasar senilai enam milyar lebih pada semester pertama yang tidak dapat digunakan karena pendistribusian ke siswa terlambat.
"Saya yakin itu salah diperencanaan. Kalo semester pertama pengadaanya terlambat kita belum tau pasti kenapa, apa salah di Dinas atau pihak ke tiga. Yang jelas Dinas paling bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran," kata Rayendera, Rabu (18/1).
Menurutnya anggaran yang sudah ada harus diserap sesuai tahapan yang ada. Jika ditemukan adanya kesengajaan dengan belum dibayarkan ke pihak ke tiga padahal tahun pengerjaanya di 2016, maka dapat di pastikan ada kesalahan. Keterlambatan pengadaan buku ajar pada siswa SD akan dilakukan evaluasi oleh tim Inspektorat.
"Saya ketua TAPD, dan tidak tau menahu tentang penyerapan. Tapi yang jelas saya tidak berkelit dan akan melakukan evaluasi. Kenapa bisa buku datang siswa sudah ujian semester artinya buku itu tidak bermanfaat," ungkapnya.
Terkait penggunaan anggaran Dinas Pendidikan, Sekda menegaskan merupakan tanggung jawab Dinas karena hak sepenuhnya di kelola Dinas Terkait. Saat ini menurutnya tim evaluasi harus segera bekerja dan selama tiga bulan harus dapat disimpulkan dan tidak boleh ada kerugian didalam pengelolaan uang negara.
"Kemarin rapat hari Senin sudah dijelaskan bahwa akan dilakukan evaluasi dalam tiga bulan ini jadi nanti kita liat hasilnya," terang Rayendera.
Terpisah Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indridjiantoro mengatakan bahwa pengadaan buku bahan ajar pada semester genap pertama tahun 2016, sudah ada kesalahan dari perencanaan. Dinas pendidikan dinilai tidak dapat memperioritaskan program yang harus dilakukan penyerapan pada awal tahun.
"Kita liat nanti dari awal pengadaan sampai keluar SPK sudah sesuai belum. Penyerahan sudah sesuai belum. Kalo nggak dipake berarti gak tepat sasaran hanya liat ada uang tapi tidak liat kebutuhan programnya apa?" ungkap Widodo.
Pihaknya menegaskan akan melakukan evaluasi dan riksus terkait adanya utang di Dinas Pendidikan. Perbaikan perencanaan juga harus dilakukan didalam pengadaan barang Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Anggaran APBD menurut Widodo harus di gunakan untuk kepentingan masyarakat .
"Ini nilainya besar jadi harus bermanfaat .Kita segera panggil dinas untuk tau kejadian sebenarnya," tegasnya.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments