JAKARTA _DAKTACOM : Anggota Komisi III asal F-PKS, Abu Bakar Al-Habsyi menyebut dugaan Fatwa MUI adalah sumber masalah sebagai tuduhan sesat.

"Saya rasa jika ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fatwa ulama menjadi penyebab keresahan dan anti kebhinekaan, ini adalah logika sesat. Coba tengok sejarah, fatwa jihad atau resolusi jihad yang disampaikan KH Hasym Asy’ari mengobarkan perlawanan Arek Suroboyo terhadap penjajah. Bila tidak ada fatwa jihad tersebut, tidak ada hari pahlawan, dan kita tidak tahu apakah republik ini masih ada", Kata Abu Bakar Al-Habsyi.

Abu Bakar Al-Habsyi juga mengajak publik untuk melihat kembali fatwa-fatwa MUI selama ini tidak pernah menimbulkan masalah meskipun rezim pemerintah berganti.

"Jika yang dimaksud fatwa meresahkan adalah fatwa dari MUI, coba dilihat juga bahwa fatwa MUI sudah berjalan selama 40 tahun. Selama ini sudah ada 5 presiden yang berganti, dan tidak ada yang mengeluhkan fatwa MUI. Malah Fatwa MUI banyak dijadikan rujukan pembangunan nasional, misalkan saja dibidang perbankan, zakat hingga wakaf", Tambahnya.

Abu Bakar Al-Habsyi menambahkan jika yang dikeluhkan adalah pergerakan massa setelah ada fatwa penistaan, hal itu juga dilakukan HOS Tjokroaminoto yang mengajak rakyat Indonesia untuk menghadiri rapat besar di Kebun Raya Surabaya, pada 6 Februari 1918 lantaran penistaan yang dilakukan Djojodikoro terhadap Nabi Muhammad dalam  harian Djawi Hisworo. 

"Oleh karenanya, pergerakan oleh rakyat seperti ini bukan pertama kalinya. Perlu dipahami, Fatwa Ulama adalah penterjemahan aturan hukum agama dalam konteks lokalitas dan kekinian. Hal itu memang sangat dibutuhkan agar ummat dapat memahami aturan hukum agama dengan baik dan benar sesuai dengan perkembangannya"