Rabu, 04/01/2017 13:30 WIB
Pengamat: Kenaikan Tarif STNK-BPKB Perlu Dipertanyakan
bambang widodo umar
JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Kebijakan itu berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertanggal 6 Desember 2016 akan berlaku di kepolisian.
Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mempertanyakan keluarnya kebijakan tersebut yang terkesan mendadak. Menurut Bambang, seharusnya pemerintah melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan.
“Dalam arti tingkat kemampuan masyarakat dengan berbagai kenaikan pajak kendaraan dan administrasi lain karena ini menyangkut pungutan publik,” kata Bambang, Rabu (4/1).
Seharusnya, kata dia, kebijakan yang menyangkut pungutan publik sesuai aturan perlu mendapatkan persetujuan DPR. Mereka biasanya akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu.
DPR, lanjutnya, biasanya akan melakukan penelitian berapa kenaikan tarif yang cocok untuk dikeluarkan.
“Jadi tidak disamaratakan sehingga bisa diambil perbandingannya, rasionya berapa secara umum,” ujarnya.
Bambang menegaskan, pemerintah seharusnya melakukan persiapan awal sebelum mengeluarkan kebijakan. Sehingga tidak membuat masyarakat terkejut.
Seperti diketahui, kebijakan tersebut akan mulai berlaku sejak 6 Januari 2017 mendatang. Kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan mencapai dua hingga tiga kali lipat.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Republika.co.id |
- Pasangan Heri - Sholihin Komitmen Bangun Perubahan Untuk Kota Bekasi
- Setia Prabowo: Bersyukur Jika Romo Syafi’i Terpilih di Kabinet Zaken Prabowo
- Pasangan Heri - Sholihin Deklarasi Maju Pilkada Bekasi, Ini Janjinya
- Din Syamsuddin Rencanakan Aksi Besar dengan Dukungan TNI untuk Bela Palestina
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
0 Comments