Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 25/11/2016 14:00 WIB

"Stop Perseteruan Pro Pembangunan Versus Pro Kemanusiaan"

Demo korban penggusuran Bangli di Kota Bekasi
Demo korban penggusuran Bangli di Kota Bekasi
BEKASI_DAKTACOM: Gelombang aksi demonstrasi seakan tak pernah berhenti di Gedung DPRD Kota Bekasi. Lagi-lagi, aksi demo yang terjadi merupakan imbas dari penertiban bangunan liar yang terjadi beberapa waktu lalu.
 
Seperti pada Jum,at (25/11) pagi. Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Objektif (JPO) merangsek Gedung DPRD Kota Bekasi dan menyuarakan aspirasi mereka.
 
Dalam aksinya, mereka mendesak agar pihak legislatif duduk bersama dengan eksekutif untuk mencari solusi terkait masalah penertiban bangunan liar. 
 
"Kita melihat adanya dua kelompok yang menamakan pro pembangunan dan pro kemanusiaan," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo Hasan Basri.
 
"Kami menyuarakan agar kedua kelompok ini fokus terhadap solusi, bukan berkutat pada permasalahannya. Coba DPRD fokus terhadap pembahasan RAPBD tahun 2017. Lalu kami ingin ada solusi aktif untuk korban penertiban," tegas dia. 
 
Menurut Hasan, pihaknya memberikan beberapa masukan misalnya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 
 
"Lalu yang kedua melibatkan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bekasi, coba diatur regulasinya agar badan ini bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu korban penertiban," ulasnya. 
 
Yang ketiga, Hasan mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menginventarisir penghuni Rusunawa. "Saya melihat banyak penghuni Rusunawa yang memiliki mobil atau orang-orang yang tidak masuk dalam kriteria untuk menghuni Rusunawa. Tolong penghuni yang tidak memenuhi kriteria ini dikeluarkan dari Rusunawa dan diganti oleh para korban penertiban," jelasnya.
 
Kontroversi yang membayangi masalah penertiban bangunan liar ini, kata Hasan, terkeaan menjadi angsoalan gengsi kepartaian atau memang skenario isu politis menjelang Pilkada. 
 
"Padahal seharusnya walikota dan DPRD kan mitra kerja yang harus jalan beriringan. Stop perseteruan dua kubu, pro pembangunan versus pro kemanusiaan," pungkasnya.
Reporter : Warso Sunaryo
Editor :
- Dilihat 1476 Kali
Berita Terkait

0 Comments