Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 25/11/2016 06:00 WIB

Lahan Pemukiman Kota Bekasi Tinggal 18%

Ilustrasi Lahan Kosong Rawan Sengketa
Ilustrasi Lahan Kosong Rawan Sengketa
BEKASI_DAKTACOM: Pemerintah Kota Bekasi mengaku kesulitan menyediakan hunian berimbang di wilayahnya. Sebab, lahan pemukiman di Kota Bekasi saat ini hanya tinggal 18 persen dari total keseluruhan luas wilayah administratif yang ada.
 
Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi, Koswara menyampaikan, menyediakan Rumah Sangat sederhana (RSS) sebagai syarat penyediaan hunian berimbang di wilayahnya saat sulit. Apalagi, bila rumah yang diminta merupakan hunian horizontal.
 
"Kalau untuk penyediaan rumah horizontal di Kota Bekasi ini sulit sekali, sebab lahan pemukimam di Kota Bekasi paling banyak tinggal 18 persen saja," ungkap Koswara saat ditemui, Kamis (24/11).
 
Koswara menjelaskan, pengadaan hunian berimbang sebetulnya memang merupakan kewajiban dari tiap pemerintah daerah. Bahkan, kewajiban tersebut selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no. 7/2013 tentang Perubahan dan kawasan Pemukiman dengan hunian berimbang.
 
Menurut Koswara, dalam peraturan Kemen PUPR tersebut, disebutkan pengembang wajib menyediakan rumah tapak 1:2:3. Dimana, ketika pengembang membangun 1 rumah mewah wajib menyediakam 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana di hamparan kota/kabupaten. Hanya saja, untuk kapasitas rumah sangat sederhana pemerintah setempat yang berkewajiban menunjuk dan menyediakan lahan.
 
"Kita siapkan lahannya, nah pengembang di Bekasi, misalnya Summarecon, nanti mereka yang bangun rumah sederhana sekelas rumah susun di sana," jelas dia.
 
Meski demikian, Koswara mengaku, pada 2017 pemerintah setempat akan membangun beberapa tower rumah susun sewa (Rusunawa) di wilayah Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang. Rusunawa tersebut rencananya bakal difungsikan untuk menampung warga bekas pembongkaran bangunan liar di Kota Bekasi.
 
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku bakal membangun tujuh gedung Rusunawa di Sumur Batu, Bantargebang. Gedung tersebut bakal menempati lahan bekas Instalasi Pengolahan Air Limbah Tinja (IPLT) seluas 1,2 hektar.
 
"Nantinya, tujuh blok rumah susun ini akan diperuntukan bagi warga yang terkena pembongkaran bangunan liar dan bagi warga Kota Bekasi  yang membutuhkan," ungkap Rahmat.
 
Rahmat mengaku, dalam hal inj Pemerintah berkewajiban menjamin hak pemanfaatan ruang yang sama bagi tiap warga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Rencana tersebut, sudah lama direncanakan pemerintah khususnya bagi penyediaan tempat tinggal layak huni bagi warga Kota Bekasi.
 
"Kita akan bangun Rusunawa lebih banyak lagi, bila hunian horizontal tak lagi memungkinkan, hunian vertikal pun akan jadi solusi," jelas dia.
 
Orang nomor satu di Kota Bekasi ini menyebutkan, pembangunan tujuh gedung Rusunawa ini akan dilakukan secara bertahab. Beberapa diantaranya akan dibangun menggunakan dana swakelola TPST Bantargebang sebesar Rp143 miliar. Dari anggaran tersebut sebanyak Rp34 miliar akan diperuntukan untuk pembangunan Rusunawa.
 
"Lahan tersebut murni milik Pemkot Bekasi yang sudah didebaskan sejak 1998 silam, pembangunan ini akan kami lakukan secara bertahap," tukas dia. 
Reporter : Warso Sunaryo
Editor :
- Dilihat 2226 Kali
Berita Terkait

0 Comments