Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 16/11/2016 17:00 WIB

TPAD Kota Bekasi Bantah Ada Anggaran Siluman di APBD-P 2017

Kepala Bappeda Jumhana Lutfi
Kepala Bappeda Jumhana Lutfi
BEKASI_DAKTACOM: Wakil Ketua TAPD yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Jumhana Lutfi membantah adanya anggaran siluman  dalam APBD-P tahun 2016.
 
"Tidak ada anggaran tiba-tiba muncul yang benar semua sudah ada pada RAPBD-P tahun 2016. Mungkin para dewan tidak membaca secara keseluruhan, dan setelah ada Koreksi dari Gubenur baru fokus membahas koreksi pada plafon ini," ungkap Jumhana Pada Dakta.com, Rabu (16/11).
 
Jumhana membeberkan bahwa ada beberapa koreksi yang di anggap sebagai plafon "ujug-ujug" dalam rapat Badan Anggaran malam tadi, diantaranya terkait pembelian eskavator (Alat berat), dana bantuan sosial, penyertaan modal BUMD PDAM Tirta Patriot serta anggaran makan-minum Walikota.
 
"Pada buku RKPD perubahan atau RAPBD P ada semua di dalamnya. Pak Choeruman juga mengakui bahwa semua plafon yang ada diefaluasi Gubenur ada dibahas dan masuk di RAPBD P tahun 2016," katanya.
 
Pembelian eskavator sudah masuk pada RAPBD Perubahan 2016 dan dananya didapat dari bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara keseluruhan berjumlah 180 milyar lebih. Khusus untuk plafon pembelian eskavator sebanyak lima unit adalah bantuan yang bentuknya permintaan (given) dari pemberi hibah Pemprov DKI senilai 19 Milyar.
 
"Pada saat pembahasan RAPBD belum ada kepastian, tapi kita sudah jelaskan itu bantuan DKI yang isinya untuk pembelian alat eskavator sebesar 19 milyar lebih. Ini given pembelian yang sudah ditentukan. Dulu saya sudah sampaikan ke Banggar pada RAPBDP, jadi bukan tiba tiba. Ini pemberian dari DKI dan di RENJA SKPD ada, Nanti kita akan belanjakan dengan E-Katalog dan prosesnya bisa cepat karena bisa secara on line," jelasnya.
 
Proses pemberian hibah juga sudah masuk pada RAPBDP dan sudah dibahas. Karena adanya perubahan dasar hukum tentang hibah ini makan muncul Permen No 14/2016, sehingga Proposal berubah karena aturanya berubah akibat dasar hukumnya berubah. 
 
Pagunya sudah ada di keputusan Walikota dan tentang hibah ini, pagunya memang ada peningkatan jumlah atau nilainya.
 
"Jumlahnya saya lupa ada di BPKAD. Sementara evaluasi lainya terkait Dana Alokasi Umum ada pengembalian pada November 2016 sebanyak 70an milyar, jika sebelumnya ada penundaan 184 milyar, sebagian Penggunaan DAU ini untuk menutup evaluasi PKBBPNKB (Pajak Kendaraan Bermotor) karena ada pengurangan dari Gubenur, Jumlah penggunaan 22 Milyar pada APBD-P dan sisanya 22 Milyar kita saving untuk APBD 2017 yang kemungkinan bisa devisit," katanya.
 
Selanjutnya masih menurut Jumhana , terkait penyertaan modal pada PDAM Tirta Patriot ,untuk instalasi atau jaringam air bersih (PAM )sebelumnya nomenklatur ini ada di Dinas bangkim ,namun karena teknis dan waktu yang mendesak maka di alihkan langsung ke Penyertaan modal BUMD . Sehingga yang berubah hanya dari dinas Bangkim ke penyertaan modal BUMD sebanyak 16 mikyar untuk pagunya .PDAM TB bisa mengerjakan lewat waktu dan kalo masih di bangkim harus tetserap di 22 desember 2016.
 
"Kalo makan minum di Pak Wali itu memang sudah ada di usulan RKPD-P, mungkin pada saat pembahasan awal belum terbaca atau dibahas keseluruhan. Mamin saat ini kebutuhan meningkat misal untuk pengamanan tamu dan sebagainya, dan anggaran dari 6,3 M pada APBD 2016 Murni menjadi 7,3 Milyar maka tidak harus dipake secara keseluruhan dan kalo nggak terserap kan bisa masuk Silpa 2017," ungkapnya.
 
Jumhana juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar APBD P 2016 akan segera disahkan karena tiga wakil ketua DPRD Kota Bekasi sudah sepakat dalam rapat Banggar malam tadi.
 
"Ada tiga wakil ketua yang sudah sepakat. Memang dari PPP walk out, saya berharap agar segera disahkan ini untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Reporter : Warso Sunaryo
Editor :
- Dilihat 1736 Kali
Berita Terkait

0 Comments