Selasa, 15/11/2016 21:00 WIB
Pemuda Kota Bekasi Tolak Politisasi Penggusuran Bangli Pekayon
BEKASI_DAKTACOM: Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan menuntut DPRD Kota Bekasi agar membatalkan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penggusuran bangunan liar di Pekayon dan Jatiasih. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (15/11).
Koordinator aksi, Waryo mengatakan aksi yang digelar bersama puluhan pemuda lainnya sebagai bentuk dukungan moril terhadap Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan percepatan pembangunan.
Pro kontra dalam pembangunan, kata dia, adalah hal yang wajar. Namun bila hal tersebut ditunggangi kepentingan politik, menurutnya menjadi ironis karena terdapat motif lain dengan memobilisasi segelintir masyarakat untuk menolak program penertiban.
“Jadi tidak wajar bila ada politisasi pembangunan dengan memobilisasi masa untuk menolak proses penataan pembangunan,” ujar Waryo disela aksi.
Dalam demonstrasi yang berlangsung selama dua jam itu, Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan menegaskan dalam empat poin, pertama kebijakan Walikota dianggap sebagai bentuk penyelamatan aset negara, dan penataan Kota Bekasi guna kepentingan masyarakat luas.
Kemudian pada poin kedua, kebijakan Walikota dipandang dengan dasar hukum yang kuat. Apalagi dalam pelaksanaan penertiban, sebelumnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Perum Jasa Tirta melalui bukti surat yang tertanda tangani.
Poin ketiga, bagi warga yang terkena imbas penataan lahan negara, Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan mendesak pemerintah agar merelokasi ke Rusunawa.
Sementara poin terakhir, demonstran menuding aksi yang digelar oleh segelintir masa pada Senin (14/11) di depan gedung Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dianggap tidak murni dari warga yang direlokasi. Melainkan ada indikasi memobilsasi masa dengan tujuan untuk mendeskreditkan Walikota Bekasi dengan membangun opini Walikota tidak berpihak kepada warganya.
“Isu tersebut menyesatkan. Masa aksi yang bertujuan mendesak pemerintah memberikan kompensasi dan relokasi warga korban penggusuran, namun terdapat unsur yang memotivasi warga untuk mendeskreditkan Walikota,” ungkapnya.
Waryo meyakini, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan konstitusi yang benar, “Kami yakin Pemerintah Kota Bekasi sangat peduli terhadap warganya. Pembangunan dan penataan Kota adalah keharusan demi terwujudnya pembangunan Kota Bekasi yang bermartabat,” tukasnya.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments