Senin, 14/11/2016 07:00 WIB
Kasus Ahok, Wakil Ketua MPR Tagih Janji Jokowi
Aksi 411
BEKASI_DAKTACOM: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menghadiri tilawah akbar di Stadion Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (13/11). Hidayat menyinggung kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Kita menagih dan menuntut janji Pak Jokowi yang beliau menegaskan untuk tidak melakukan intervensi, beliau menegaskan tidak melindungi Ahok, beliau menegaskan bahwa hukum ditegakkan. Janji itu yang sekarang kita tunggu dan mudah-mudahan nanti hari Selasa (gelar perkara Ahok-red) terwujudlah janji beliau itu," kata Hidayat, kepada wartawan, Ahad (13/11).
HNW melanjutkan, beragam safari yang dilakukan Jokowi ke kalangan ormas dan ulama harapannya merupakan penegasan bahwa presiden memang ingin hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya.
Jokowi sudah menyatakan tidak ingin melindungi Ahok dan tidak akan melakukan intervensi sehingga diharapkan kepolisian juga bisa satu kata dengan Jokowi. Komitmen Jokowi akan dibuktikan dalam penegakan hukum kasus ini.
Ia menegaskan, hukum harus ditegakkan pada siapa saja yang memang terbukti bersalah. Ia mengingatkan, sebelumnya pernah ada seseorang merobek Alquran di Solo, kemudian ditangkap. Ketika ada yang mengunggah video porno di videotron di Jakarta, pelakunya juga ditangkap. Meski pelaku sudah minta maaf, pihak kepolisian menyatakan bahwa perkara pidana harus tetap diteruskan.
"Saya berharap peristiwa nanti hari Selasa itu adalah peristiwa dimana kepolisian membuktikan bahwa dia betul-betul netral, tidak dipengaruhi oleh apapun. Betul-betul menegakkan hukum, yang memang sudah menjadi sesuatu yg terbuka. Orang juga tahu pelanggaran hukumnya apa, kemudian sanksinya apa," imbuh Hidayat.
Hidayat menegaskan bahwa perkara ini sama sekali tidak disebabkan faktor anti Cina, anti NKRI, atau anti Bhineka Tunggal Ika. Menurut dia, ini adalah murni penegakan hukum. Masalah ini menurutnya juga tidak berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sekalipun pelakunya orang Islam atau di luar kondisi pilkada, hukum harus tetap ditegakkan.
Justru, imbuh Hidayat, umat Islam ingin menyelamatkan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika supaya tiap-tiap orang saling menghormati kitab suci masing-masing. "Harapan kita, sebagaimana harapan umat Islam di Indonesia pada umumnya, agar besok itu mengejawantahkan apa yang menjadi komitmen Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum," ujar Hidayat.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Republika.co.id |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments