Jum'at, 11/11/2016 14:00 WIB
Soal Penggusuran Bangli Pekayon, ICMI: Yang Penting Persuasif
BEKASI_DAKTACOM: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Cabang Kota Bekasi Hans Muntahar angkat bicara terkait penertiban bangunan yang dilakukan pihak Pemkot Bekasi di beberapa titik wilayah setempat.
"Kita juga harus sadar, ada tugas negara yang harus di lakukan untuk pengamanan aset. Tugas pemerintah berat dikala mau menyiapkan lahan baru karena memang harganya tinggi, seringkali kendala lahan menjadi penghambat pembangunan infrastruktur," Kata Hans Muntahar dalam diskusi terbatas di Kediamanya, Jum'at (11/11).
Pihaknya bahkan mengatakan jika selama ini pemerintah Kota Bekasi Khususnya memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan jalan. Namun untuk pembebasan lahan belum dapat memadai, apalagi jika pengadaan lahan yang dilakukan dengan pembelian kepada masyarakat.
"Kalau anggaran pembangunannya ada. Tapi pengadaan lahan sulit karena harganya mahal. Saat ini mau diyakini atau tidak lahan menjadi kendala utama pembangunan. Maka itu jika ada penataan lahan tidak ada salahnya, apalagi itu di tanah negara," katanya.
Namun meskipun pihak Pemkot Bekasi memiliki kewenangan untuk melakukan penataan wilayah namun jangan melupakan sosialiasi persuasif kepada warga yang tinggal di lahan tersebut. Ada tahapan dan ketentuan yang harus di tempuh agar masyarakat tidak bergejolak.
"Sejauh mana persuasif penjelasan pada warga. kalo ada warga minta ganti, padahal rumahnya di bangun di atas tanah negara maka saya juga bertanya alasannya apa jika minta ganti? Karena yang buat ganti kan duit rakyat juga," Katannya seraya bertanya.
Namun, meskipun tidak ada alasan kuat pemkot Bekasi membayar ganti rugi, jika tidak di temukan hak kepemilikan secara sah, pihak pemerintah masih menurut Hans, juga harus memikirkan tempat tinggal bagi warga yang digusur, hal ini karena mereka juga warga Kota Bekasi yang harus dilindungi.
"Pemkot juga harus muncul sebagai pengayom, siapkan tempat tinggal baru bagi warga yang di gusur, bisa saja siapkan rusunawa di beberapa lokasi yang ada," katanya lagi.
Hans juga meminta agar semua pihak dapat menempatkan persoalan penggusuran bangunan ini dengan hati yang jernih. Intinya warga juga harus mengakui jika lahan tersebut bukan haknya. Namun Pemerintah juga siapkan tempat tinggal baru yang terjangkau.
"Pemerintah menata silahkan itu tugas dan hak mereka .Warga juga jangan bersikeras.Tapi Pemkot juga harus siapkan tempat tinggal mereka," katanya.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments