JAKARTA_DAKTACOM: Para alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terhimpun dalam sejumlah wadah, akan ambil bagian bersama berbagai elemen bangsa yang lain dalam demo nasional pada Jumat, 4 November 2016, di Ibukota. Mereka adalah Keluarga Alumni Lembaga Dakwah Kampus (KA-LDK), Forum Silaturahmi Alumni BKIM (Badan Kerohanian Islam Mahasiswa) IPB, Koordinator Nasional ADK (Alumni Dakwah Kampus), dan Himpunan Alumni IPB Peduli NKRI.

KA-LDK menghimpun alumni aktivis LDK dari sejumlah perguruan tinggi seperti IPB, Universitas Airlangga, Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Nasional Sebelas Maret, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Tadulako, dan sebagainya.

Farhat Umar, koordinator KA-LDK, memperingatkan, pemerintah dan elite politik jangan menjadikan kasus penistaan agama (blasphemy) oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komoditas ‘politik dagang sapi’.

"Ahok harus diperoses secara hukum. Jangan dijadikan komoditas untuk bargaining politik, bagi-bagi atau tukar-menukar kekuasaan," tandas Farhat.

Ia mengingatkan, sangat berbahaya jika penguasa terus mengulur-ulur kasus Ahok.

"Penistaan agama oleh Ahok ini sudah menjadi persoalan nasional, bahkan internasional. Kalau dibiarkan berlarut-larut, akan menggelindingkan bola salju kekecewaan rakyat," tuturnya.

Untuk itu, KA-LDK akan turun berdemo bersama elemen-elemen umat lainnya di Jakarta, Jumat besok.
Unjuk rasa juga akan diikuti alumni IPB yang pernah berkiprah di BKIM. Ratusan pengusaha, akademisi, dan intelektual ini berhimpun dalam komunitas Whatsapp Group FSA-BKIM IPB. Di antaranya adalah Prof Didin Hafidhuddin, AM Saefuddin, dan Dr Adian Husaini.

Adian mengatakan, demo 4 November ini murni persoalan aqidah. "Tidak mungkin money politic mampu menggerakkan demo besar berkali-kali di berbagai kota di Tanah Air. Tidak mungkin uang menggerakkan ratusan ribu orang datang ke Ibukota untuk demo. Ini semua karena keyakinan yang diusik Ahok.
Bayangkan, ucapan Ahok berarti menyebut ayat Quran berbohong dan ulama seperti Buya Hamka berdusta," jelas anggota Dewan Pembina Dewan Dakwah ini.

Demo Jumat besok juga diserukan Koordinator Nasional ADK. Wadah ini menghimpun puluhan ribu mantan aktivis dakwah kampus di Indonesia, termasuk IPB.

Ganden Arkadi, salah satu pendiri Grup Facebooker Ikatan Alumni IPB yang beranggotakan belasan ribu orang, mengungkapkan, pihaknya telah membuat jajak pendapat tentang apakah alumni IPB akan terlibat dalam demo 4 November. Hasilnya, sebanyak 400 anggota menyatakan setuju, dan hanya 21 anggota yang menolak.

Keterlibatan tersebut dikonkretkan melalui wadah komunitas Alumni IPB Cinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diinisiasi oleh pengusaha muda Sirod M Rasoma dan Chaidir Ritonga. Chaidir adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Alumni IPB Sumatera Utara periode 2014-2018.

Dalam konferensi pers di Cafe Taman Koleksi IPB Jl Raya Pajajaran Bogor, Rabu (2/11), Alumni IPB Cinta NKRI mengajak alumni IPB untuk berunjuk rasa pada Jumat besok.

"Tuntutan kami adalah penegakan supremasi hukum atas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," ujar Sirod.
Alumnus Fakultas Tekhnologi Pertanian ini menambahkan, pemerintah jangan membiarkan keutuhan NKRI terancam hanya gara-gara seorang Ahok.

Sebelumnya, lulusan Magister Pertanian IPB tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memperingatkan bahwa banyak di dunia ini orang rela mengorbankan jiwanya demi akidah.

Dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Rabu (2/11), SBY yang desertasinya ‘Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi dan Fiskal’ diuji oleh Bunasor Sanim, Bonar M Sinaga, Heriyanto, Hermanto Siregar, Parulian Hutagaol, dan Khairil Anwar Notodipuro, mengajak untuk kembali ke pangkal kegaduhan nasional yaitu ulah Ahok.

"Pak Ahok Gubernur Jakarta diangap menistakan agama. Ayo kita kembali ke situ dulu. Penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Kembali ke sistem hukum kita, kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi, sudah ada preseden, sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini. Yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi," tuturnya.

"Jadi kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law. Itu bagian dari demokrasi, negara kita negara hukum," tandas SBY.