Selasa, 25/10/2016 07:00 WIB
DPR Minta Pangkas Regulasi Penghambat Produksi Obat
Dede Yusuf 1
JAKARTA_DAKTACOM: Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan perlu ada upaya pembenahan terhadap regulasi yang menghambat produksi dan distribusi obat nasional agar industri farmasi hidup dan berkembang.
"Saya masih kerap mendapat keluhan dari perusahaan farmasi terkait izin edar yang begitu sulit dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, harus ada penataan ulang regulasi jangan sampai hal itu justru menjadi bumerang bagi industri farmasi dalam negeri," kata Dede Yusuf pada Munas Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/10).
Menurut Dede, susahnya izin edar obat itu membuat peredaran obat menjadi terkendala. Bahkan berandil dengan kerap adany kekurangan pasokan obat di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Ia menyambut baik dari upaya Badan Pengawasann Obat dan Makanan (BPOM) yang telah mempersingkat waktu pelayanan pendaftaran produk dari 40 hari menjadi seminggu. Namun selain itu diharapkan juga diikuti dengan perubahan regulasi yang bisa menggairahkan produksi farmasi dalam negeri.
"Keluhan dari pengusaha farmasi, ya di izin edar itu. Bila ada yang bisa diubah ya ubah. Kebijakan yang bagus kita dukung, tapi bila ada yang kurang bagus kita perbaiki bersama," katanya.
Pada kesempatan itu, ia berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi industri farmasi dan tidak memberatkan bagi mereka sehingga bisa menjadi kekuatan dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
Dede Yusuf menyebutkan, pihaknya telah membentuk Panitia Kerja yang menangani peredaran vaksin dan obat-obatan. Di dalamnya, menurut dia termasuk tata kelola obat serta mempersiapkan ke depannya dari perkembangan farmasi nasional.
"Tata kelola obat nasional perlu menjadi perhatian, jangan sampai pemenang tender obat yang nilainya kecil harus dikirim ke daerah yang membutuhkan biaya besar yang tidak sebanding. Dampaknya bisa terjadi kekurangan obat untuk program JKN, nanti BPJS Kesehatan kena bully karena obat tidak ada di rumah sakit," katanya.
Dede Yusuf menegaskan, Komisi IX DPR berkepentingan melihat industri obat agar menjadi kekuatan negara dalam pemberian layanan kesehatan dalam hal ini pemenuhan obat kepada warganya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antaranews |
- PT Siloam International Hospitals Tbk Umumkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Baru
- Waspdai Penyakit TB. Ini Penjelasan Dokter Eka Hospital Bekasi
- Siloam Hospitals Mampang Gelar Bincang Sehat: Penanganan Komprehensif Orthopedi dan Ekstremitas Atas dan Bawah
- Peran Jantung dalam Kesehatan Tubuh dan Penanganan Penyakit Kardiovaskular di Siloam Hospitals Lippo Cikarang
- Siloam Hospital Lippo Village Gelar Acara Strength in Style untuk Dukung Penyintas Kanker
- Mochtar Riady Resmikan Nano Device Laboratory di FTUI, Dorong Pengembangan Industri Chip dan Teknologi Nano di Indonesia
- AKSI RELAWAN MANDIRI DAN IPB UNIVERSITY SEDIAKAN LAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN GRATIS BAGI WARGA CILEUKSA, BOGOR
- Siloam Hospital Kebon Jeruk Rayakan 10 Tahun Deep Brain Stimulation Therapy untuk Penyakit Parkinson di Indonesia
- Siloam Hospitals Lippo Cikarang Berpartisipasi Dalam Program Khitanan Massal Forsil WMLC
- Hansaplast Gelar Sunat Massal Gratis di Kota Bekasi
- Siloam Hospital Group Gelar Simposium Kesehatan Bertajuk Scientific Update in Pediatric
- Bekasi Bebas Nyeri, Simak Tips Unggulan dari Pain Clinic Siloam Hospitals Bekasi Timur
- Mitra Keluarga Bekasi Timur, Tingkatkan Pusat Layanan Onkologi Terlengkap
- JIP: 13,4 Persen ODHA Mendapat Stigma Dari Orang Lain
- Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran
0 Comments