BEKASI_DAKTACOM: Walikota Bekasi Rahmat Efendi, kecewa dengan pelayanan yang lamban di Dispenda. Kekecewaan itu terungkap saat ia melakukan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Ia datang ke Dispenda dengan memakai pakaian gaya Betawi. Banyak diantara masyarakat yang sedang berurusan dengan Dispenda tak mengenali kalau yang datang itu adalah wakilota.

Lagi mengurtus apa bu? tanya Walikota.

Karena yang ditanya tak mengenal kalau yang bertanya itu adalah walikota, sang ibu yang ditanya menjawab dengan polosnya. "Lagi mengurus mutasi surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Urusan sudah 1 bulan belum juga selesai" jawab ibu, yang membuat walikota kaget.

Mendengar jawaban ibu itu walikota langsung memanggil Kepala Bidang PBB dan BPHTB, M. Khoiruddin. " Ambil surat permohonan ibu itu, saya akan tandatangani langsung" perintah walikota. Masak proses mutasi PBB selama itu, tegur wali kota.

Dengan keringat dingin Kepala Bidang PBB itu tergopoh-gopoh mengambil berkas dan menyerahkan ke walikota Rahmat Effendi. Saat walikota ada urus di Bidang BPHTB, serba cepat.

Tidak hanya itu, Walikota sempat berkeliling ke bagian pelayanan dan perhatikan tugas pokoknya. Satu pegawai yang mengurus verifikasi data BPHTB tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dikerjakan, dan pegawai tersebut menjelaskan dengan argumen berputar putar. Alhasil, Walikota Bekasi menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Dispenda.

Sidak pelayanan di BPHTB direspon pegawai dengan memberikan pelayanan yang cepat. Beberapa warga pun mendekati Walikota Bekasi untuk bersalaman sekaligus untuk menanyakan urusan di kantor tersebut.

"Tugas Resigter BPHTB, seharusnya tak hanya memverifikasi, tapi juga mencatat dan meregister surat ajuan dari warga, lihat SOP dan Tupoksinya"  kata Walikota memperingatkan.(Ndoet)