Oleh  : Marwan Batubara :

JAKARTA_DAKTACOM: LSM IRESS selaku Kordinator “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” dengan ini memberikan apresiasi yang tinggi. Menteri ESDM Sudirman Said yang secara resmi menyatakan pada 8 April 2015 mulai 1 Januari 2018 Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam.

Sejalan dengan itu IRESS mengingatkan agar pemerintah memastikan tidak ada lagi saham yang diberikan kepada kontraktor asing. Saat ini sedang berlangsung gerakan intensif yang sistemik oleh para pendukung asing dan oknum-oknum begal seputar istana.

Tujuan untuk tetap memberikan sebagian saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex, dengan alasan agar produksi Blok Mahakam tidak turun.

IRESS mengingatkan bahwa turunnya produksi migas jika tidak mengikutsertakan asing merupakan alasan yang dicari-cari. Indonesia adalah bangsa besar yang kedaulatan, harga diri dan kehormatannya diantara bangsa-bangsa harus dijaga dan terus dipertahankan.

Dengan menyatakan produksi migas Blok Mahakam dapat turun jika dikelola Pertamina, berarti kita telah meragukan kemampuan bangsa sendiri!

Para oknum begal pemburu rente yang meremehkan kemampuan perusahaan bangsa sendiri pada dasarnya telah menghina bangsa Indonesia, Pertamina telah menunjukkan kemampuan anak-anak bangsa Indonesia meningkatkan produksi migas di Blok ONWJ dan WMO minimal 2 kali lipat.

Direksi Pertamina pun telah berulang kali menyatakan kesanggupan mengeleola Blok Mahakam 100% tanpa keikutserataan kontraktor asing. Dengan demikian sudah sepantasnya pemerintah berada di belakang Pertamina guna mendukung terwujudnya tekad & target yg bermartabat tersebut.

Presiden  Jokowi harus menunjukkan sikap yang tegas dan komitmen yang tinggi mendukung Pertamina mengelola 100% saham Blok Mahakam. Setiap upaya dr para antek asing dan begal di seputar istana,penumpang gelap & para penyalip di tikungan, harus diwaspadai&tidak diberi tempat.

Hal yang sama berlaku bagi Partamina, bahwa oknum-oknum pro asing dan tidak memliki komitmen kebangsaan& kemandirian, perlu segera diganti.

Jika pemerintah waras, maka tanpa desakan rakyat.seharusnya pemerintah berinisatif menugaskan Pertamina mengelola 100% Blok Mahakam. Dengan demikian, maka menjadi sangat tidak pantas jika masih ada pejabat negara yang mempertanyakan kemampuan Pertamina.

IRESS menyadari bahwa kemampuan Pertamina sebagai korporasi pasti berada di bawah Total dan Inpex. Namun sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat tidak sepantasnya kita bersikap inferior.

Karena itu, untuk sebuah tugas mulia yang menyangkut prestise nasional, maka seharusnya pemerintah mengerahkan segenap daya dan upaya. Presiden Joko Widodo telah mengusung dan bertekad menjalankan visi-misi Trisakti dan 9 agenda prioritas Nawacita.

Para petitor “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” meminta agar semangat dan tekad tersebut tidak hanya dijadikan slogan kosong tanpa bukti. Presiden Joko harus menyerahkan 100% saham Mahakam kepada Pertamina tanpa keikutsertaan asing.

Dalam masa transisi, sejak sekarang KESDM dan SKK Migas harus membantu Pertamina untuk mempersiapkan diri mengelola Mahakam. Total pun harus bersikap kooperatif karena hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ayat (3) Pasal 20 UU Migas No.22/2001. Ketentuan tersebut dipertegas lagi pada Ayat (2) dan (3) Pasal 19 PP No.35/2004. Pemerintah hrus berperan aktif mngendalikan7menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam ke Pemrov Kaltim&Pemkab Kutai Kartanegara.

Pemerintah harus mencegah masuknya investor swasta yang mengatasnamakan daerah guna memiliki saham Mahakam. karena pada dasarnya akan mengurangi keuntungan yang akan dinikmati oleh rakyat daerah. (voa-islam.com).