Jum'at, 19/08/2016 08:00 WIB
Kepsek se Kota Bekasi: SMK/SMAN Jangan Diambil Alih Provinsi
BEKASI_DAKTACOM: Kepala MKKS SMK sekota Bekasi Made Supriatna berharap pengelolaan (Wewenang) bidang Dikmen Dinas Pendidikan tetap di Bawah pemerintah Tingkat Dua.
"Kita semua kepsek SMA/SMK sekota Bekasi sepakat menolak pengelolaan di tangan Provinsi, hal ini karena nantinya akan jadi kemunduran. Khusus di Kota Bekasi pelaksanaan pendidikan Bidang Dikmen sudah menjadi rujukan daerah lain," ungkap Made yang juga Kepala SMK N satu Kota Bekasi, Kamis (18/8).
Menurutnya alokasi anggaran Kota Bekasi dari APBD sudah mencapai 32 persen, artinya masih menurut Made, paling tinggi di banding Kota Kabupaten lain di Jawa Barat. Made mencontohkan untuk biaya pendidikan per siswa di Kota Bekasi mencapai 170 ribu per anak setiap bulan.
"Honor TKK saja sudah sejuta lebih untuk 5000 an TKK di Kota Bekasi, Sementara untuk tunjangan daerah bagi Guru sudah mencapai dua juta lebih per bulan, kalo di provinsi baru satu jutaan," katanya.
Pihaknya sebagai Kepala MKKS SMK di Kota Bekasi sangat berharap agar nantinya pengelolaan atau wewenang Bidang Dikmen tetap di serahkan ke Kota Bekasi dan tidak di bawah Provinsi Jawa Barat.
"Akan terjadi kemunduran bidang pendidikan, karena sekarang sudah mulai baik, masalah SDM, aset dan pembiayaan harusnya menjadi pertimbangan," katanya.
Sementara Sekertaris Dinas pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi, mengatakan bahwa di bidang Dikmen, Kota Bekasi membutuhkan dana setara dengan 92 milyar lebih dalam setiap tahunya. Karena itu pihaknya juga berharap agar nantinya Kota Kabupaten dapat melakukan pengelolaan bidang Dikmen dan mengoreksi UU NO 23 tahun 2014.
"Kalau lebih baik dan anggaranya ada si boleh saja, tapi ini kita liat anggaran Kota Bekasi sudah jauh lebih tinggi, artinya pengelolaan sudah baik. Saya berharap provinsi pertimbangkan lagi. Apalagi wali sudah janji akan menambah Tunjangan daerah bagi para Guru," katanya.
Ali mengatakan bahwa saat ini Kota Bekasi paling siap dalam pengelolaan pendidikan di liat dari segi anggaran yang sudah di alokasikan. Hari ini sendiri Bappeda dan Dinas Pendidikan Melakukan rapat persiapan anggaran pendidikan tahun 2017.
"Kita lagi rapat dengan Bappeda dan akan konsultasi dengan jabar menyikapi kebijakan UU 23 Tahun 2014," pungkasnya.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments