BEKASI_DAKTACOM: Walikota Bekasi dan jajaranya hari ini, Rabu (10/8) menyambangi gedung DPRD Kota Bekasi untuk berkonsultasi terkait tiga persoalan diantaranya mengenai pembahasan RAPBD 2017 yang saat ini sudah mulai masuk dalam pembahasan Rencana Kerja (RENJA) DPRD Kota Bekasi, Pembahasan Rencana Anggaran Perubahan 2016 dan Perihal perubahan kelembagaan sesuai PP 18.

 

"Kita kesini mau konsultasi mengenai beberapa hal, karena keputusan pemerintah harus melalui yang terhormat (DPRD), sehingga kita harus berkonsultasi," kata Rahmat Effendi Walkot Bekasi.

 

Dirinya juga mengatakan bahwa Renja yang nantinya akan menjadi rumusan atau Dasar dalam APBD harus sesuai atau masuk RJPMD sehingga pihaknya membantah jika dalam RAPBD 2017 tidak mengakomodir pokok pokok pikiran atau usulan reses DPRD.

 

"Pokir sebanyak apapun masuk bisa, asal sesuai RJPMD dan program dinas-dinas terkait, kebijakan anggaran perubahan mesti menyesuaikan RJMPD, yang setiap tahun ada koreksi dari dewan juga," katanya.

 

Persoalan perubahan kelembagaan juga harus menjadi bahasan bersama mengingat perencanaan juga akan berubah dan yang mengambil kebijakan juga harus di setujui DPRD. Hal ini sesuai PP 18.

 

"Saya hari ini minta waktu Kepada DPRD bersama Pak Wakil dan Sekda berkonsultasi berkenaan sinergitas kebijakan-Kebijakan pemerintahan. Di pemerintaahan itu kan di bawahnya ada Walikota kepala daerah dan legislatif. Tentunya secara administratif saya sajikan untuk diambil keputusan bersama. Beberapa yang kita bahas tadi diantaranya kebijakan tentang APBD diawali dengan KUAPPAS. Perubahan anggaran dalam rangka pemenuhan secara administratif proses anggaran 2016. Sekarang ini yang sedang dikejar pusat adalah perubahan kelembagaan PP18, ini yang harus bisa selesai di akhir Agustus sehingga 3 poin ini bisa menjadi catatan khusus yang akan berpengaruh terhadap proses perjalanan pemerintahan karena lembaganya adalah organ yang ditugaskan untuk mengatur program dan uang lembaganya. Maka ini harus berjalan pararel dengan kebijakan yang harus diambil.  Tentu ini kan tidak hanya diputuskan oleh eksekutif saja, tapi juga DPRD. Ya kita sampaikan itu," katanya.

 

Menanggapi keluhan anggota DPRD yang sebelumnya mengatakan bahwa banyak Pokir yang tidak masuk dalam RAPBD 2017. Walikota juga membantahnya, pihaknya mengaku akan mengakomodir semua usulan asalkan sesuai program yang sudah di sepakati.