Rabu, 27/07/2016 11:00 WIB
PAHAM: SP3 Kasus Pembakaran Hutan Bukti Lemahnya Hukum
Ilustrasi Kebakaran Hutan
JAKARTA_DAKTACOM: Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 menuai kritik keras dari aktivis hukum.
Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh Rozaq Asyhari, aktivis hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia (27/7). Menurut Rozaq, terbitnya SP3 tersebut merupakan bukti bahwa hukum masih berpihak pada yang berduit.
"Beberapa hari kemarin Presiden menyampaikan jangan sampai penegakan hukum hanya berpihak pada yang berduit saja. Sepertinya penerbitan SP3 ini adalah salah satu contoh kongkrit apa yang disampaikan oleh Presiden tersebut", ungkap pengacara publik dari PAHAM Indonesia tersebut.
Lebih lanjut Rozaq meminta Presiden untuk turun tangan dalam persoalan ini.
“Bila Presiden memang konsisten dengan yang disampaikan, seharusnya bisa memberikan arahan langsung. Untuk persoalan korupsi Presiden bisa mengumpulkan Kajati dan Kapolda yang diminta tidak sembarang mempidanakan Gubernur. Seharusnya Presiden juga bisa memberikan arahan langsung pada persoalan ini, agar para penegak hukum tidak sembarangan menerbitkan SP3,” papar Sekjend PAHAM Indonesia tersebut.
“Sebenarnya penegak hukum bisa menggunakan konsep strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui prinsip tersebut, adanya pembakaran lahan merupakan modal yang cukup untuk membawa mereka ke meja hijau. Pada proses peradilan, 15 perusahaan tersebutlah yang seharusnya membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Untuk proses selanjutnya biarlah hakim yang menetukan terbukti atau tidaknya mens rea (adanya kesalahan) pada perkara tersebut,” tambah kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.
Rozaq kembali mengingatkan dampak buruk yang timbul akibat kebakaran hutan, sehingga penegak hukum harus berusaha optimal dalam menangani perkara tersebut.
“Tentu kita semua masih ingat, dampak kebakaran hutan ini telah menyengsarakan rakyat. Ratusan ribu orang harus menghisap asap beracun, ribuan diantaranya terkena ISPA, ribuan sekolah diliburkan, ratusan penerbangan dibatalkan. Bahkan, dampaknya tidak hanya di Indonesia, namun telah sampai ke Malaysia, Singapura hingga Thailand. Oleh karenanya, aparat tidak seharusnya dengan mudah menerbitkan SP3, apalagi untuk 15 perusahaan sekaligus” tukasnya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Rilis PAHAM |
- Pelaku Penusukan Maut Bocah Pulang Mengaji di Cimahi Ditangkap Polisi
- Komnas HAM: Gas Air Mata Penyebab Utama Tragedi Kanjuruhan
- Kapolri Pastikan Irjen Teddy Minahasa Ditangkap Kasus Narkoba
- Polri Naikkan Tragedi Kanjuruhan Jadi Penyidikan, Tersangka Segera Ditetapkan
- Polri Libatkan Kompolnas Awasi Investigasi Tragedi Kanjuruhan
- Putri Candrawathi Akhirnya Resmi Ditahan
- Polri Limpahkan Tersangka Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Pekan Depan
- Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri!
- Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Alirkan Uang ke Rumah Judi di Luar Negeri
- Motif Penganiayaan Santri Pondok Gontor hingga Tewas, Diduga karena Masalah Kekurangan Alat
- Pakar Pidana Sebut Penganiayaan Santri Gontor Bisa Dikualifikasikan Pembunuhan
- IPW Yakin Motif Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Hanya Alibi
- LPSK Sebut Bharada E Sempat Emosi Saat Rekonstruksi karena Tak Sesuai
- 3 Poin Kasus KM 50 yang Disinggung Laskar FPI ke Kapolri
- Kapolri: Motif Pembunuhan Brigadir J Pelecehan atau Perselingkuhan
0 Comments