JAKARTA_DAKTACOM: Ketua Komisi Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI) Pusat, Dr. S Sinansari Ecip, menegaskan bahwa sejumlah situs Islam yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan sebuah produk pers karena bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers.

Penegasan Sinansari Ecip disampaikan dalam rangka menjawab pernyataan dari Kemenkominfo yang mengatakan bahwa situs-situs media Islam yang diblokir itu bukanlah produk pers.

“Mereka adalah produk pers berdasarkan Undang-undang Pers,” tegasnya dalam pertemuan antara Kemenkominfo dan 10 pengelola situs media Islam yang diblokir di Gedung Kemenkominfo, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Selasa (07/04/2015) siang.

Sinansari Ecip juga meminta pemerintah agar berhati-hati dalam memblokir situs media Islam.

Menurutnya, pemblokiran terhadap media Islam memiliki dampak pengaruh yang besar kepada umat Islam.

“Jangan langsung menghukumi mereka sebagai radikal tanpa memberikan hak klarifikasi dan jawab,” ujar doktor bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Hasanuddin, Makassar yang juga wartawan senior ini.

Selain itu, Sinansari Ecip juga meminta Kemenkominfo bisa merehabilitasi nama baik media Islam yang situsnya telah diblokir.

Sebab, menurutnya pemblokiran sepihak oleh Kemenkominfo atas permintaan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), jelas merugikan nama baik situs-situs media Islam tersebut.

Sejumlah perwakilan media yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Muhammad Jibril (pemilik situs arrahmah.com), Mahladi Murni (Pemimpin Redaksi hidayatullah.com), A. Ubaidillah Salman (pemilik salam-online.com), Agus Sularso (pengelola aqlislamiccenter.com), Agus Abdullah (Pemimpin Redaksi kiblat.net), Budi Marta (pengelola gemaislam.com), Widhi  (pengelola panjimas.com), Zulkifli  (Pemimpin Redaksi muslimdaily.net), Abdul Halim  (redaktur pelaksana voa-Islam.com) dan Samin Barkah (pemimpin dakwatuna.com).*