FPI Tolak Gagasan Rekonsiliasi Resmi dengan PKI
JAKARTA_DAKTACOM: Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyatakan penolakannya atas isu rekonsiliasi resmi antara negara dengan eks Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengemuka belakangan ini.
Menurutnya hal ini justru hanya membuka luka lama, padahal menurutnya, rekonsiliasi alami sudah berjalan dengan baik sejak peristiwa 1965, dan saat reformasi sudah banyak eks PKI yang masuk ke berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Artinya kita sudah bisa hidup damai, untuk apalagi luka lama dibuka kembali?" tanyanya.
Habib Rizieq pun menjelaskan bahwa Pancasila berlandaskan ketuhanan yang maha esa yang terinspirasi dari konsep Tauhid dalam Islam secara jelas menolak segala paham tak bertuhan seperti komunisme.
"Artinya umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga negara ini dari ideologi komunisme supaya tidak berkembang dan membahayakan masyarakat banyak," tegasnya.
Editor | : | Dakta Administrator |
Sumber | : | Azeza Ibrahim |
- Sidang Paripurna PRSSNI Jabar Dorong Optimisme Radio di Era Digital
- Kampung Merdeka Alfamidi Medan Diresmikan, Kenalkan Pengelolaan Sampah Lewat Budidaya Maggot
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
0 Comments