BEKASI_DAKTACOM: Ketua RW 9 Margahayu Jek Abdul Rozak menilai pemerintah tidak konsisten dalam penertiban PKL di Jl. Inpeksi Kalimalang Unisma dan JL. Karang Kitri.

Ketua RW 9 Rozak mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi seharusnya dapat melakukan penertiban PKL seperti rencana awal.

Ia menjelaskan, pemerintah seakan tebang pilih dalam melakukan relokasi PKL yang masing-masing ke dua titik penertiban tersebut masih berada di RW 9.

Rozak berseloroh, Pemerintah Kota Bekasi harus lebih tegas dalam merelokasi PKL di Jl. Inpeksi Kalimalang UNISMA, jangan dikarenakan disebut-sebut PKL Unisma tergabung dalam paguyuban menjadi batal untuk dieksekusi. Ia melihat Walikota Bekasi mencari pencitraan dalam menunda penertiban PKL di Unisma.

Sementara itu dari informasi yang Dakta himpun, PKL di Jl. Inspeksi Kalimalang Unisma lebih dulu mendapat surat teguran, yakni pada 15 Maret 2016 lalu. Sedangkan PKL di Karang Kitri mendapat surat teguran pada 18 Maret 2016.

Namun belakangan PKL yang berda di sisi Kalimalang Unisma yang berjumlah 26 PKL meminta kepada Pemerintah Kota agar membatalkan penertiban tersebut.