CIKARANG_DAKTACOM: Anggota komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Meilina Kartika Kadir menilai pemkab bekasi kurang melakukan pendekatan terhadap pemprov sehingga banyak anggaran bantuan yang tidak bisa diberikan.

Meilina ditemui di kantor DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Kamis (25/2) mengatakan bantuan bagi pemerintah kota/kabupaten di jawa barat setiap tahunnya selalu dianggarkan dalam APBD Provinsi termasuk Kabupaten Bekasi.

Selama ini ia melihat Kabupaten Bekasi tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi akibat kurang adanya kemauan dari Bupati untuk meminta bantuan tersebut.

Padahal, jika bantuan itu diserap maka akan membantu pembangun di wilayah Kabupaten Bekasi yang sejauh ini kondisinya masih kurang layak.

Tidak diserapnya anggaran bantuan itu diakuinya ada beberapa hal, yakni karena waktu pengerjaan yang terbatas, tetapi khusus untuk Kabupaten Bekasi, pemerintahnya kurang mau meminta bantuan ke provinsi.

Meilina yang juga merupakan ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi ini menambahkan, ia berharap pemerintah Kabupaten Bekasi mau meminta bantuan dari Pemprov Jawa Barat.

Sebelumnya, anggaran sebesar Rp. 15 Milyar di APBD 2015 lalu untuk infrastruktur, tidak bisa diserap oleh Pemkab Bekasi, ada beberapa faktor yang menghambat penyerapan itu diantaranya waktu pengerjaan yang tidak cukup.