CIKARANG_DAKTACOM: Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa menyerap anggaran bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan infrastruktur sebesar Rp. 15 Milyar.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Marjaya Ibrahim mengatakan pada Kamis (19/2) bahwa banyak proyek perbaikan infrastruktur yang berasal dari bantuan Provinsi Jawa Barat tidak terserap, diantaranya pelebaran jalan di kecamatan Setu yang dianggarkan  sebesar Rp. 3,5 Milyar dan perbaikan jembatan di kecamatan sukatani.

Diakuinya, ada anggaran sebesar Rp. 15 MIlyar yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan perbaikan infrastruktur padahal pemprov Jawa Barat sudah memberikannya ke Pemkab Bekasi melalui APBD 2015 lalu.

Tidak terserapnya anggaran itu, menurut politisi partai Hanura tersebut dikarenakan ada beberapa hal, yakni sempitnya waktu pengerjaan, gagal tender dan persoalan administrasi.

Marjaya meminta supaya kedepan, penyerapan anggaran bantuan dari pemerintah provinsi jawa barat bisa dilakukan, meski ia menyadari tidak terserapnya anggaran tersebut akibat faktor teknis.

Sementara ketika disinggung mengenai banyaknya jalan rusak di kabupaten Bekasi, Marjaya berpendapat hal itu akibat ketidakmampuan pemerintah daerah dalam hal anggaran.

Ia pun menyarankan supaya beberapa ruas jalan dialihkan kewenangannya ke pemprov Jabar agar tidak membebani keuangan daerah seperti jalan kalimalang.

Pemerintah daerah tinggal memohon saja, nanti akan dikaji untuk dialihkan, agar anggaran perbaikannya setiap tahun akan dibebankan ke APBD provinsi.