CIKARANG_DAKTACOM: Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seringkali tidak tepat dalam menempatkan menempatkan pegawai di setiap SKPD.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin mengatakan pada Kamis (11/2) bahwa seringkali di tiap kecamatan begitu banyak tenaga pns, sementara honorernya hanya sedikit, dan sebaliknya.

Dengan banyaknya kondisi tersebut mutasi yang dilakukan dinilai kurang koordinasi, karena BKD tidak memiliki acuan dalam menempatkan PNS.

"Semestinya dinas terkait harus diminta pertimbangan dalam menempatkan pegawai agar tenaga PNS tidak terlalu menumpuk di tiap dinas," ujarnya.


Teten menambahkan, ada opini di masyarakat dimana BKD sering kali melakukan pungutan apabila ingin menjadi pns, oleh sebab itu pihaknya akan menggelar rapat dengan BKD dalam waktu dekat untuk mengetahui seperti apa upaya mereka dalam menempatkan pegawai termasuk persoalan pengangkatan K2 honorer yang tidak kunjung selesai.

"Mutasi yang dilakukan juga kerap ada faktor suka dan tidak suka, padahal promosi dan mutasi merupakan jenjang karir, jika hal ini terus terjadi bagaimana pelayanan kepada masyarakat akan baik dan berkualitas," kritik Teten.