BEKASI_DAKTACOM: DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan sidak ke lokasi pengurukan dan pengeboran Pertamina di 2 desa kecamatan Pebayuran.

Pengurukan tanah dan pengeboran Pertamina berlangsung di desa Sumbersari dan Karangpatri, hal ini menimbulkan konflik masyarakat, dimana mantan Kepala Desa Sumbersari yang mengeluarkan ijin rekomendasi, tetapi pejabat sementara berencana mencabut rekomendasi tersebut sehingga ada konflik di desa tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, Selasa (19/1), meminta agar masyarakat di Kecamatan Pebayuran tidak terpancing emosi dan berujung keributan.

Imbauan tersebut dilontarkan lantaran informasi adanya proyek pengurukan dan pengeboran Pertamina di 2 desa Kecamatan Pebayuran.

Taih mengungkapkan, dalam waktu dekat Komisi 1 dan Komisi 3 akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengurukan dan pengeboran Pertamina, yang disebut-sebut sebagai zona TPG 3 itu.

Sementara itu, gejolak masyarakat Pebayuran muncul setelah adanya proyek dari Pertamina. Isu-isu ditengah warga pun terus berkembang, dan saling menyerang dengan informasi negatif yang bisa menyulut kerusuhan.

Bahkan, antara mantan Kepala Desa di wilayah tersebut beserta pendukungnya dan Pjs Kepala Desa pun berkembang, bisa memicu konflik ditengah warga.

Sebelumnya Senin, (18/1), sejumlah warga kubu mantan Kepala Desa mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Kedatangan mereka beralasan DPRD bisa menjadi fasilitator pelaksanaan musyawarah desa yang bertujuan memilih Pjs Kepala Desa Sumbersari. Pasalnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan PNS sebagai Pjs Kepala Desa, hal ini juga mengindikasikan agar rekomendasi itu tetap berjalan.