JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakannya terkait keamanan di Papua. Sebab, penembakan demi penembakan terus terjadi sepanjang tahun ini.

"Penembakan terhadap Polsek Sinai kemarin sangat patut disesalkan. Kita kecewa. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakannya terkait keamanan di Papua. Kenapa ini tidak selesai-selesai," ujar anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR RI, Ahmad Zainuddin, di sela-sela kegiatannya di Dapil Jakarta Timur, Senin (28/12).

Menurut Zainuddin, kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak cukup efektif meredam hingga melenyapkan tindakan terorisme dan separatisme di Bumi Cendrawasih.

Penembakan oleh sekelompok bersenjata yang menewaskan tiga anggota Polsek Sinai Papua pada Minggu (27/12) menambah panjang rentetan krisis keamanan di Papua.

Ia mengatakan, tindakan seperatisme di Papua sudah berlangsung lama. Konflik asimetris di Papua menurutnya, tidak akan berlangsung lama jika negara melakukan kebijakan tegas terhadap kelompok-kelompok separatis dan dibarengi diplomasi konprehensif di tingkat internasional.

Zainuddin mencontohkan, keberadaan kantor perwakilan OPM di beberapa negara asing, 'kebebasan' peringatan Papua merdeka dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, hingga bebasnya media asing masuk ke Papua adalah beberapa contoh lemahnya kebijakan dalam negeri dan diplomasi luar negeri Indonesia.

"Saya duga ini berkaitan dengan Freeport. Karena itu harus ada kebijakan progressif dan berani dari negara dalam masalah Papua. Konflik di Papua sudah berdimensi pertahanan dan kedaulatan. Pemerintah jangan gagal memutus akar masalah di Papua," cetusnya.