JAKARTA_DAKTACOM: Banyak harapan digantungkan kepada lima orang Pimpinan KPK yang baru saja dipilih oleh Komisi III DPR, salah satunya adalah  pencegahan korupsi di daerah yang semakin marak.  

"Kita sangat berharap, KPK punya fokus dan terobosan pencegahan korupsi di daerah. Kalau ini terjadi, pemberantasan korupsi bisa signifikan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Senin (21/12).

Namun, menurut Fahira, walau fokus kepada pencegahan korupsi khususnya di daerah, bukan berarti mengendurkan penindakan atau pembongkaran kasus-kasus korupsi yang memang harus diakui masih marak terjadi di daerah.

Dirinya menilai bahwa pasca Pilkada serentak merupakan momentum yang sangat tepat bagi Pimpinan KPK baru untuk segera merumuskan dan memformulasikan program pencegahan korupsi di daerah dan mulai memetakan daerah-daerah mana saja yang berpotensi terjadi praktik korupsi.

"Para kepala daerah terpilih ini harus ‘dicuci pikirannya’ bahwa good governance itu harga mati,” ungkap Senator Jakarta ini.

Pembahasan dan pengesahan APBD, tambah Fahira, menjadi proses yang sangat sering menjadi ‘agenda korupsi’ di daerah secara berjamaah. Semua tahapan mulai dari pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri, hingga penyerahan barang/jasa diskenariokan.

“Ranjau korupsi ini sangat banyak saat pembahasan dan pengesahan APBD. Tindakan korupsinya juga sangat beragam mulai dari suap, sogok, menerima komisi, nepotisme, hingga sumbangan ilegal dan pemerasan," papar Fahira.