BEKASI_DAKTACOM: Kasus kecelakaan lalu lintas di Muara Angke Jakarta yang melibatkan Metromini dan KRL dengan 18 korban jiwa menurut pengamat transportasi publik adalah cermin kelalaian Pemprov DKI Jakarta mengurus angkutan umum.

Azas Tigor Nainggolan selaku pengamat menyatakan tidak semestinya Ahok mengeluarkan ancaman sanksi tegas jika sebelumnya Dishub DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan dan penegakan aturan.

"Ancaman itu akan percuma jika pengawasan dan penegakan aturan standart terkait kelayakan jalan moda angkutan umum tidak dijalankan oleh pihak Dishub," ujarnya dalam wawancara dengan Radio Dakta, Senin (7/12).

Selain itu, ia juga melihat, selama ini tidak ada kebijakan apapun yang dilakukan Ahok selaku Gubernur untuk memperbaiki transportasi publik.

"Bahkan Transjakarta yang menjadi moda transportasi umum andalan sering muncul kasus, seperti terbakar, rusak di tengah jalan, mogok, hingga menabrak pejalan kaki," paparnya.

Meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, menurut Azas juga bisa menjadi bukti ketidakseriusan Pemprov DKI mengurus transportasi demi kepentingan umum.

Dirinya berpendapat, mustahil membuat Jakarta bebas macet jika sarana angkutan umumnya bermasalah dan tidak menjamin keselamatan penumpangnya.

"Sekarang bisa kita lihat, beberapa trayek angkot di Jakarta sepi penumpang, karena masyarakat sudah tidak percaya dan merasa nyaman dengan sarana yang ada, mereka kini lebih memilih naik motor, jadi bagaimana Jakarta bisa bebas macet?" pungkasnya.