JAKARTA_DAKTACOM: Pengamat terorisme dan Komisioner Komnas HAM sepakat terkait pembubaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pasalnya, selama ini metode penindakan lembaga antiteror itu dianggap salah kaprah dan hanya digunakan untuk menggaet dana dari asing.

“Metode penindakan terorisme di Indonesia itu salah kaprah,” kata pengamat terorisme dari Kajian Stratejik Intelejen (KSI) Universitas Indonesia Ridlwan Habib sebagaimana dilansir dari Kiblat.net, Rabu (2/12).

Menurut Ridlwan, upaya yang dilakukan oleh BNPT selama ini adalah penindakan yang menggunakan penindakan dengan labelling, penindakan secara brutal dan semena-mena.

Parahnya, hal itu ditujukan terhadap orang-orang yang baru dicurigai atau bahkan tidak terlibat dalam tindakan terorisme.

Cara-cara semacam itu justru kontraproduktif dan menimbulkan dendam, termasuk dengan melakukan kebrutalan kepada keluarga tersangka. Akibatnya, lanjut Ridlwan, BNPT justru menambah musuh.

“Kalau saran saya, BNPT itu bubarkan saja lah,” tegasnya.

Ridlwan menyebut, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BNPT juga mendapat dana dari donor luar negeri. Sementara pengelolaan dana-dana tersebut dinilainya tak profesional.

“Memang biaya mereka ini dari funding-funding (pendonor) asing besar. Harus ditelusuri berapa dana BNPT dari internasional, bagaimana pertanggungjawabannya,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani. Menurutnya selama BNPT masih ada, berarti terorisme tidak pernah selesai. “Kalau ingin selesai terorisme, berarti BNPT dihapus,” ungkap Siane.

Selama ini, BNPT merupakan lembaga yang khusus menangani terorisme. Agar tak ditutup, lanjut Siane, maka akan dilakukan rekayasa-rekayasa terkait terorisme.