BANDUNG_DAKTACOM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong kebijakan industri berbasis energi. Sumber energi nasional harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketua Departemen Teknologi Industri dan Energi DPP PKS, Marsudi Budi Utomo menyampaikan hal ini pada Diskusi “Ketahanan Energi Nasional” di Kampus ITB Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/11).

“Pemanfaatan energi nasional harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, pertimbangan emisi gas karbondioksida (CO2). Kedua, pertimbangan elastisitas dan intensitas energi nasional,” ujar Marsudi.

Menurut Marsudi, ukuran emisi CO2 perlu menjadi patokan akhir dalam pemanfaatan energi nasional. Hal ini bertujuan agar besaran pemanfaatan energi bisa diukur, sehingga tidak menghasilkan CO2 berlebih.

“Penurunan emisi CO2 sebesar 26% di bawah level tahun 2005 seperti dituangkan dalam Perpres no 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK),” jelasnya.

Pemanfaatan energi nasional, lanjut Marsudi, juga perlu mempertimbangkan elastisitas dan intensitas energi. Ia menjelaskan elastisitas energi Indonesia pada 2014 sebesar 2,69 dinilai cukup tinggi.

“Sementara menurut International Energy Agency (IEA) tahun 2014, angka elastisitas Thailand adalah 1.4; Singapura 1.1; dan negara-negara maju berkisar 0.1-0.6,” kata Marsudi.

Selain itu, intensitas energi Indonesia juga cukup tinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 565 TOE (Ton Oil Equivalent) per US$  1 juta. Itu artinya, terang Marsudi, untuk meningkatkan  PDB sebesar US$ 1 juta, Indonesia memerlukan energi  sebanyak  565 TOE.

“Sementara, intensitas  energi  Malaysia adalah 493 TOE/juta USD dan rata-rata negara maju sebesar 164 TOE perjuta USD,” paparnya.

Marsudi menegaskan, Indonesia memiliki angka elastisitas dan intensitas energi yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian energi di Indonesia termasuk boros.

“Juga menunjukkan daya saing industri rendah karena inefisiensi energi yang berdampak pada tingginya biaya produksi,” tutup Marsudi.