JAKARTA_DAKTACOM: Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada Senin (9/11) meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan pemetaan wilayah yang dinilai rawan bencana.

Ia mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan tertundanya pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

"Antisipasi dini adalah dengan pemetaan daerah mana saja yang rawan akan bencana, karena Pilkada bisa saja ditunda jika misalnya di hari itu ada gunung meletus, banjir bandang, atau ada asap yang membuat warga tidak bisa memberikan hak pilihnya," papar Tjahjo.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan BIN mengenai daerah rawan konflik yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada di wilayah tersebut.

"Begitu juga daerah yang rawan konflik. Yang ini kami sudah menggandeng aparat keamanan untuk mencegah sejak awal dengan menempatkan sejumlah personilnya disana," jelasnya.

Meskipun sejumlah bencana melanda beberapa wilayah di Indonesia, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Sejauh ini penghitungan yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa daerah yg dilanda bencana kebakaran hutan, menunjukan bahwa tidak satupun daerah yang tidak bisa menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang.

Hal ini juga berlaku terhadap daerah di sekitar gunung Rinjani, Lombok yang saat ini tengah dilanda erupsi gunung berapi.