JAKARTA_DAKTACOM: Menanggapi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid menilai hal memperlihatkan rezim saat ini telah kembali ke zaman orde-orde sebelum reformasi.

Pasalnya Surat Edaran ini mirip dengan Undang-undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang telah dicabut pada masa awal reformasi.

“Mirip dengan Undang-Undang Subversi, tetapi berbeda order. Kalau Undang-undang Subversi jelas ordernya dari pemerintah, kalau ini (Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speec-red.) ada dugaan didorong kelompok tertentu, karena di dalamnya tidak membahas tentang garis vertikal (masyarakat dan pemerintah), akan tetapi  menerangkan tentang pencegahan konflik horizontal.” Ujar Sylvi pada Rabu (4/11).

Menurutnya, Surat tersebut diduga ditujukan lebih khusus kepada para Pemuka Agama, Khotib, dan penceramah-penceramah Agama khusunya Islam, dan netizen yang cenderung berbeda pandangan terhadap kelompok yang mereka duga telah menyebarkan ajaran/aliran yang telah keluar dari pokok-pokok ajaran Islam.

“Hipotesa ini sudah melalui kajian yang kita lakukan terhadap Surat Edaran tersebut dan juga dari pengamatan atas peristiwa sebelum keluarnya Surat Edaran ini,” jelas Sylvi aktivis yang juga sebagai advokat.

Ia meminta kepada Kapolri untuk segera mencabut Surat Edaran tentang Hate Speech, karena menurutnya segala tindak pidana tertkait dengan perbuatan pidana yang dimaksud dalam Surat Edaran sudah termaktub dalam KUHP dan Undang-undang lainnya.

“Buat apa lagi, toh sudah diatur dan tersebar di dalam peraturan perundang-undangan lain. Apa mau menakut-nakuti masyarakat?” Tutup Sylvi.