JAKARTA_DAKTACOM: Pengacara Yusril Ihza Mahendra menilai Pemprov DKI Jakarta telah gagal dalam mencanangkan program pengelolaan sampah.

Dalam konpersnya, Yusril memaparkan bahwa pada tahun 2015 sampah yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dikirimkan ke TPST Bantar Gebang meningkat dari 5.173 ton/hari menjadi 6.344 ton/hari.

"Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini karena kegagalan mereka untuk mewujudkan pembangunan tempat pengolahan sampah dalam kota di Sunter, Marunda, Cacing, dan Duri Kosambi sehingga beberapa tahun belakangan volume sampah mereka meningkat di Bantar Gebang," ujarnya pada Selasa (3/11).

Selain itu Yusril juga mengungkapkan bahwa biaya sebesar Rp 400 miliar sesungguhnya adalah dana investasi dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang, bukan biaya pengangkutan sampah seperti yang dinyatakan oleh Ahok.

"Jika seringkali dibilang oleh Pak Ahok uang 400 miliar itu adalah tipping fee, sesungguhnya itu adalah investasi mereka membangun sarana di Bantar Gebang. Namun itu juga baru masuk sekitar 350 miliar sehingga masih ada tunggakan dari mereka yang belum selesai," ungkapnya.

Sebelumnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan pertama kepada PT GTJ selaku pengelola TPST Bantar Gebang.

Mereka beranggapan PT GTJ tidak mampu membuat sarana dan prasarana baru seperti pembangunan fasilitas daur ulang, pembangkit tenaga listrik, dan penambangan/penggalian sampah sesuai isi kontrak perjanjian.

Bahkan mereka mengancam akan memutus kontrak apabila mengabaikan surat peringatan tersebut hingga 3 bulan ke depan.