Selasa, 13/08/2024 08:00 WIB
PARPOL EKS KOALISI PERUBAHAN RAME-RAME NGE-LEPEH ANIES DAN BERBURU POSISI DI KABINET PRABOWO GIBRAN
Anies Baswedan 2
DAKTA.COM - Pasca PKS menyatakan menghentikan opsi memperjuangkan Anies untuk maju Pilkada, dan membuka opsi lain untuk membangun komunikasi dengan parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM), PKB ikut NGE-LEPEH Anies (Jawa: memuntahkan). Anies sendiri, sebelumya dianggap hidangan lezat untuk parpol, sehingga sejumlah parpol bernarasi memberikan dukungan untuk Anies Maju Pilkada Jakarta.
Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan NasDem sama sama mengusung Anies menjadi Capres didampingi Cak Imin. Ketiga parpol ini membentuk koalisi dengan sebutan Koalisi Perubahan.
PKB, adalah partai pertama yang ikut ngelepeh Anies, mengikuti jejak PKS. Menurut Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, partainya dipastikan secara otomatis tak lagi mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, bila PKS menarik dukungan. Menurutnya, PKB hanya memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta yang tentu tidak memenuhi syarat jika mengusung Anies sendiri. (12/8).
PKB mengklaim mendukung Anies Baswedan, tetapi baru di level Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta. Dukungan partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini hingga saat ini belum disertai pemberian surat rekomendasi kepada Anies.
PKB hanya berdalih saja, sebab jika PKB serius mengusung Anies maka PKB masih bisa berkomunikasi dengan parpol lainnya untuk mencari kursi tambahan. PKB hanya memanfaatkan sikap politik PKS yang batal mengusung Anies, untuk ikut membatalkan dukungan kepada Anies, kendati sejak awal sejatinya tidak mendukung Anies.
PKB hanya ingin menimpakan kemarahan pendukung Anies kepada PKS. PKB hanya ingin mengirim pesan kepada pendukung Anies, bahwa biang kerok batalnya Anies didukung PKB adalah PKS.
Padahal, jika saja sejak awal PKB segera berkoordinasi dengan PKS, dan mengadakan deklarasi bersama mengusung Anies, maka sudah pasti suara PKB (10 kursi) dan PKS (18 kursi) lebih dari cukup untuk membeli tiket Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan KPUD senilai 22 kursi. Nyatanya, hal ini tidak dilakukan oleh PKB.
Setali tiga uang dengan PKB adalah NasDem. NasDem juga tidak serius mendukung Anies, karena melakukan deklarasi terpisah mengusung Anies. Sehingga, 11 kursi NasDem untuk Anies tidak memiliki nilai untuk membeli tiket pencalonan Anies, karena NasDem tidak mau menggabungkan 11 kursinya dengan 18 kursi milik PKS.
Walaupun belum lama ini Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie menegaskan pihaknya masih berkomitmen dan konsisten mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 meski PKS telah mundur, namun itu cuma lips service. Karena, menjelang hari H pendaftaran nanti NasDem juga dengan mudahnya akan ngelepeh Anies dengan dalih "11 Kursi DPRD Jakarta milik NasDem tak cukup untuk mencalonkan Anies, sehingga terpaksa NasDem melepaskan dukungan untuk Anies".
Sebenarnya, baik PKS, PKB dan NasDem, ketiganya pasca kalah Pilpres 2024 justru sedang saling berlomba merapat ke kubu Prabowo Gibran, untuk bisa dilibatkan dalam kabinet Prabowo Gibran. Hal itu terbaca dari kunjungan Prabowo ke NasDem tower pasca pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres oleh KPU dan kunjungan Prabowo ke kantor PKB pasca KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.
PKS ingin diperlakukan sama dikunjungi Prabowo, lalu mengundang Prabowo saat halal Bi halal di kantor DPP PKS. Namun Prabowo tidak hadir. Dalam satu kesempatan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu secara terbuka meminta agar PKS juga ditawari bergabung, jangan hanya PKB dan NasDem.
Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, boleh jadi ada skenario sistematis untuk menggagalkan Anies maju Pilkada agar calon yang menang adalah calon yang didukung oleh parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Boleh jadi, peran PKS, PKB dan NasDem untuk menggagalkan Anies maju Pilkada adalah mahar yang harus dibayar ketiga partai ini, sebagai syarat bergabung dalam kabinet Prabowo - Gibran. [].
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments