BEKASI_DAKTACOM: Armada truk sampah Pemprov DKI Jakarta bukan hanya kerap melanggar aturan dari MoU yang dibuat antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, tapi juga sudah membuat masyarakat resah.

Pasalnya, selain mengeluarkan bau tak sedap, truk-truk sampah ini juga mengotori lingkungan karena air sampah di dalam bak truk tidak tertampung dengan baik dan sering tercecer.

"Dalam pasal 7 MoU antara kami dan Pemprov DKI Jakarta, kriteria armada truk pengangkut sampah harus tertutup dan tidak mengotori lingkungan, yang terjadi justru sebaliknya. Warga sudah banyak mengeluh soal ini," ujar ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata pada Jum'at (23/10).

Salah seorang sopir truk sampah DKI Jakarta, Sarono, yang terjaring razia karena melanggar jalur dan waktu operasional mengaku tahu bahwa ada larangan untuk melintas lewat jalur Cipendawa Jatiasih.

"Saya tau ini melanggar tapi karena macet di Cibubur dan waktu tempuhnya lama maka saya ambil rute ini, kalo lewat sini dari Pademangan Jakarta Barat, hanya dua atau tiga jam tapi kalo lewat Cibubur bisa tujuh jam," ungkapnya.

Pihaknya bersama rekan sopir lainnya juga mengungkapkan jika uang transpot yang di berikan pihak Dinas Kebersihan DKI Jakarta kurang memadai, mereka juga mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 35 ribu sekali bongkar di TPST Bantar Gebang.

"Kita cuma dapat UMR saja dan di lokasi ada pembiayaan dari bongkar sampai antri kendaran sampah," ungkapnya.

Namun saat dikonfirmasi soal pungutan, pihak pengelola TPST Bantar Gebang membantah jika ada pungutan pada saat bongkar muatan di lokasi.

"Tidak ada itu pungutan dari kita, kalau ada tangkap saja, kita nggak pernah melakukan pungutan apapun," ungkap Doglas Manurung selaku pengelola TPST Bantar Gebang saat dihubungi melalui telepon selulernya.