BEKASI_DAKTACOM: Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam cuitannya di situs mikroblogging Twitter mempertanyakan urgensi dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, jalur Jakarta-Bandung sudah memiliki tol Cipularang, rute kereta api dan pesawat terbang sebagai jalur transportasi. Ia lantas bertanya apakah semua hal ini tidak cukup memuaskan.

"Pertanyaan tentang urgensi ini perlu dijelaskan karena biaya pembangunan kereta cepat itu biayanya 5,5 miliar dolar AS atau 78 triliun Rupiah," cuitnya pada Kamis (22/10).

Selain itu, Yusril juga mengkritisi konsep kerjasama yang dijalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina, ia melihat bahwa pihak Indonesia berpotensi dirugikan.

"Biaya itu bukan berasal dari pengalihan subsidi BBM melainkan setoran equity 25% konsorsium 4 BUMN senilai hampir Rp 19 triliun, Sementara sisanya 75 persen berasal pinjaman dari China kepada 4 BUMN tsb yang harus dilunasi selama 60 tahun," paparnya.

Ia melihat pihak pemerintah Cina, selain memberi pinjaman, juga akan menunjuk kontraktor beserta pekerja pelaksana proyek yang berasal dari Cina juga.

Dalam penilaiannya, jika kontraktor melakukan wanprestasi, proyek akan terhambat namun pembayaran hutang tetap berjalan.

"Cina tidak akan mau pusing dengan kelalaian kontraktornya sendiri, sengaja atau tidak sengaja, yang namanya utang ya harus bayar," jelasnya.

Terakhir, ia menyimpulkan bahwa posisi 4 BUMN penerima utang Cina berpotensi diambil alih lewat akuisisi saham jika hutang gagal dibayar.

"Layakkah mereka kita sebut investor?" Pungkasnya.